RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru resmi mengoperasikan Tim Sapa Motoris Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengintensifkan pengawasan ruang publik di wilayah ibu kota Provinsi Riau. Sebanyak 120 personel menggunakan sepeda motor dikerahkan untuk menyisir kawasan rawan gangguan keamanan, seperti aksi balap liar serta keberadaan gelandangan dan pengemis.
Peluncuran tim khusus ini dipimpin langsung oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho di Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Jumat (17/7/2026). Keberadaan unit motoris ini menandai pergeseran strategi polisian pamong praja yang kini lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan dialogis di lapangan.
Agung Nugroho menyampaikan bahwa tim mobile ini dirancang untuk menjangkau titik-titik krusial yang selama ini sulit diawasi secara menetap. Patroli akan dilakukan secara bergantian dan berkala guna memastikan seluruh sudut kota tetap kondusif.
"Mereka bertugas menyapa masyarakat dan berkeliling kota. Mereka menyasar tempat yang menjadi aksi balap liar, tempat yang adanya gelandangan dan pengemis," ujar Agung seusai meresmikan pasukan tersebut di Stadion Utama Riau.
Selain menyasar penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, Tim Sapa Motoris juga difokuskan untuk menata kawasan pasar dan pedestrian. Petugas akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang nekat berjualan di lokasi terlarang atau fasilitas umum yang mengganggu ketertiban.
Melalui pola pengawasan bergerak ini, Pemerintah Kota Pekanbaru ingin mengubah citra penegakan hukum daerah yang selama ini kerap diidentikkan dengan ketegangan fisik. Kehadiran petugas bersepeda motor diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih cair dengan warga.
"Tentu arahnya untuk penegakan Perda, agar kota lebih tertib, dan penertibannya lebih humanis dengan Tim Sapa Motoris Satpol PP ini," kata Agung menambahkan.
Pemerintah daerah berharap model pengawasan humanis ini dapat menekan angka pelanggaran ketertiban umum di Pekanbaru secara signifikan. Dengan mengedepankan komunikasi dua arah, penegakan aturan daerah diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa memicu konflik di lapangan. (Bil)