RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mulai memperketat pengawasan terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah di wilayahnya. Langkah ini diambil melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tersebut.
Pembenahan internal ini sengaja digesa agar kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa bergerak lebih optimal. Selain menyasar sektor korporasi daerah, pemerintah setempat juga memfokuskan perhatian pada percepatan penyelesaian rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Senin (13/7/2026). Ia menegaskan bahwa sistem pengawasan internal di setiap perangkat daerah kini sedang diperkuat.
"Pembenahan BUMD menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kami terus mendorong penerapan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar BUMD semakin sehat dan berdaya saing," kata Syahrial.
Menurut Syahrial, temuan dan hasil audit dari BPK RI dijadikan sebagai instrumen utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan. Sebagai bentuk transparansi, proses monitoring, evaluasi, hingga audit internal secara berkala langsung diterapkan pada laporan pertanggungjawaban belanja di setiap dinas.
Langkah proaktif eksekutif tersebut mendapat dukungan dari legislatif. Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi menyatakan, konsistensi pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola lini bisnis dan keuangan daerah sangat krusial agar pembangunan di Riau tepat sasaran.
"Kami berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal dan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Begitu pula pembenahan BUMD perlu terus dilakukan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujar Ahmad Tarmizi.
Sinergi antara pembersihan sistem keuangan dan penyegaran manajemen BUMD ini diharapkan dapat menjadi fondasi fiskal yang kuat bagi Provinsi Riau ke depan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rekomendasi audit dapat tuntas sesuai dengan regulasi yang berlaku agar efektivitas anggaran daerah tetap terjaga. (Bil)