RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mencatat penghematan anggaran daerah hingga Rp 45 miliar per tahun berkat integrasi program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat. Alokasi efisiensi yang bersumber dari pemangkasan biaya makan dan minum di sekolah berasrama (boarding school) tersebut kini dialihkan untuk membiayai sektor prioritas daerah yang lain.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menyukseskan program pemenuhan gizi tersebut. Menurut dia, sinergi ini memberikan dampak positif ganda, baik dari sisi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun perputaran ekonomi lokal di Bumi Lancang Kuning.
"Program Makan Bergizi Gratis ini sejalan dengan semangat efisiensi anggaran kita. Kami bisa menghemat Rp 45 miliar setahun dari pos belanja sekolah berasrama, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat Riau yang lebih mendesak," ujar SF Hariyanto di Pekanbaru.
Selain menghemat anggaran daerah, SF Hariyanto memproyeksikan program berskala nasional ini akan menggerakkan ekosistem ekonomi kerakyatan di berbagai kabupaten dan kota di Riau. Penyerapan bahan baku makanan dipastikan melibatkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia jasa distribusi.
Terkait isu yang sempat beredar mengenai penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat tergerusnya retribusi kantin sekolah, SF Hariyanto meluruskan bahwa kabar tersebut tidak akurat. Kontribusi retribusi kantin terhadap total PAD Riau terhitung sangat kecil, yakni hanya berada di kisaran 0,01 persen.
Mantan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini memastikan aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh kebijakan Badan Gizi Nasional yang tetap memberdayakan keberadaan kantin sekolah di tengah bergulirnya program ini.
Kekeliruan Data
Simpang siur informasi yang sempat berkembang di masyarakat dipicu oleh kesalahan input data internal. Dinas Pendidikan Provinsi Riau diidentifikasi keliru dalam menyusun laporan prognosis yang kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. Akibatnya, data sekunder yang diterima oleh kepala daerah menjadi tidak akurat.
Melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Teza Darsa, instansi tersebut secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada kepala daerah, instansi terkait, dan seluruh lapisan masyarakat Riau. Pihaknya mengakui ada kelalaian dalam mengaitkan program pemenuhan gizi nasional dengan fluktuasi retribusi daerah.
Pemerintah Provinsi Riau berharap klarifikasi dan pelurusan data ini menghentikan spekulasi negatif di ruang publik. Evaluasi internal kini dilakukan agar koordinasi dan validasi data lintas sektoral di lingkungan pemerintahan berjalan lebih selektif sebelum dipublikasikan. (Bil)