RIAUIN.COM – Bupati Siak, Afni Zulkifli melantik sebanyak 60 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Pelantikan berlangsung di Balai Rung Datuk Empat Suku, Komplek Perumahan Rakyat Abdi Praja, Kecamatan Siak, Kamis (12/3/2026).
Dalam sambutannya, Afni menyampaikan bahwa penyusunan dan komposisi jabatan di pemerintahan saat ini sudah mengalami perubahan dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehendak pimpinan daerah. Menurutnya, pengisian jabatan harus memenuhi persyaratan serta kriteria yang telah ditetapkan.
Menurutnya, ke depan Pemerintah Kabupaten Siak juga akan segera menerapkan sistem Manajemen Talenta dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
“Saya berpesan kepada pejabat yang dilantik maupun yang belum dilantik, jadilah ASN yang bekerja profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat Kabupaten Siak,” ujarnya.
Afni menegaskan, pada pelantikan kali ini tidak ada pejabat yang mengalami demosi. Sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan pejabat yang mendapat promosi jabatan.
Dikatakannya, promosi tersebut dilakukan untuk mendukung target kerja yang dimiliki oleh masing-masing kepala perangkat daerah.
“Seorang kepala dinas memiliki target kerja yang tinggi. Untuk mencapai target tersebut, tentu diperlukan rekan kerja atau tim yang sejalan,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa meskipun kondisi keuangan Kabupaten Siak saat ini sedang tidak baik, kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap berjalan dan bahkan ditingkatkan.
Menurutnya, para pejabat yang dilantik harus tetap bekerja dengan semangat meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
“Dilantiknya bapak dan ibu dalam kondisi seperti ini merupakan takdir Allah SWT. Namun kita tetap harus semangat bekerja agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Afni juga meminta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Siak untuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada seluruh jajaran pegawai.
“Saya berharap kepala perangkat daerah dapat menjadi penyambung informasi yang valid dari pemerintah daerah kepada stafnya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang berpotensi menimbulkan fitnah,” tuturnya. -inf