RIAUIN.COM – Tragedi meninggalnya seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025) lalu memicu sorotan tajam. Affan tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di tengah situasi aksi yang memanas.
Ketua KAMMI Riau, Febriansyah, menyebut peristiwa ini bukan sekadar musibah, melainkan potret kegagalan negara, khususnya Polri, dalam menjamin keselamatan rakyat saat menyampaikan aspirasi di ruang demokrasi.
“Kami menyampaikan duka mendalam sekaligus keprihatinan besar. Presiden sebagai pemegang kendali atas institusi kepolisian wajib segera mengevaluasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Selama lebih dari empat tahun menjabat, pendekatan represif aparat masih terus berulang. Tragedi Affan adalah alarm keras Polri harus direformasi agar kembali pada jati dirinya sebagai pelindung rakyat, bukan ancaman di jalanan,” tegas Febriansyah.
Selain soal aparat, ia juga menyinggung substansi tuntutan massa yang memicu demonstrasi, yakni rencana kenaikan tunjangan DPR RI. Menurutnya, kebijakan itu melukai rasa keadilan rakyat yang tengah dihantam kesulitan ekonomi, tingginya biaya hidup, hingga maraknya PHK.
“Presiden harus berani membatalkan rencana kenaikan tunjangan DPR dan mengalihkan anggarannya untuk kebutuhan rakyat,” ujarnya.
KAMMI Riau juga menyoroti langkah aparat yang menangkap sejumlah demonstran pasca aksi. Febriansyah menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 sehingga kriminalisasi terhadap massa aksi tidak dapat dibenarkan.
“Menyuarakan aspirasi bukanlah tindak kriminal, melainkan partisipasi rakyat menjaga demokrasi. Karena itu, semua massa aksi yang ditangkap harus segera dibebaskan tanpa syarat,” tambahnya.
Lebih jauh, KAMMI Riau menyerukan agar tragedi ini menjadi momentum koreksi nasional. “Nyawa seorang driver ojol adalah simbol betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap rakyat kecil. Presiden harus berpihak pada rakyat, bukan larut dalam kenyamanan kekuasaan,” tegas Febriansyah.
Adapun sikap resmi KAMMI Riau, antara lain:
1. Mendesak Presiden untuk mencopot Kapolri dan mengevaluasi institusi Polri secara menyeluruh.
2. Mendesak Presiden RI membatalkan kenaikan tunjangan DPR RI.
3. Mendesak Presiden memerintahkan Polri membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap.
- rls, vie