RIAUIN.COM - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sukses meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024.
Penghargaan ini diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Menteri Hukum dan HAM RI.
Lapas Perempuan Pekanbaru merupakan salah satu dari 79 satuan kerja (satker) yang berhasil lulus dalam penilaian tersebut.
Upacara pemberian penghargaan berlangsung di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Menteri Hukum RI, serta Wakil Menteri.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata atas dedikasi dan komitmen Lapas Perempuan Pekanbaru dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan upaya pencegahan korupsi.
Proses panjang menuju penghargaan ini dimulai sejak 2020, meskipun sempat mengalami kegagalan pada seleksi sebelumnya. Namun, kegagalan tersebut justru memperkuat tekad untuk terus memperbaiki kinerja.
Pada seleksi WBK 2024, Lapas Perempuan Pekanbaru berhasil lolos dan meraih prestasi membanggakan. Hal ini menjadi simbol komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang bersih dan profesional.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran UPT. Semoga ini menjadi pemicu semangat kita untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. WBK dan WBBM bukan hanya sebuah prestasi, tapi juga amanah besar,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dikutip pada Selasa (17/12/2024).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Budi Argap, juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Lapas Perempuan Pekanbaru.
“Keberhasilan Lapas Perempuan Pekanbaru meraih predikat WBK menjadi kebanggaan kita semua. Semua ini berkat kerja keras dan komitmen tim di lapangan. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi Lapas Perempuan Pekanbaru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan masyarakat,” ujar Budi.
Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong semangat inovasi dan integritas di seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (*)