Kanal

ASN dan Honorer di Rohil Demo Tuntut Pembayaran TPP dan Gaji yang Tertunda

RIAUIN.COM— Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Selasa (17/12/2024). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah daerah segera membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN dan gaji tenaga honorer yang belum diterima selama berbulan-bulan.

Pantauan di lokasi, para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Tolong Pak Presiden, Kami Ingin Makan Bergizi,” yang menggambarkan kondisi sulit yang mereka hadapi. Selain itu, orasi-orasi bernada kritik juga menggema, mengecam lambatnya respons pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pegawai yang seharusnya menjadi prioritas.

Salah seorang tenaga honorer yang ikut serta dalam aksi tersebut mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat keterlambatan pembayaran gaji.

“Kami bekerja dengan penuh tanggung jawab, tapi hak kami belum dipenuhi. Bagaimana kami bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat jika kebutuhan dasar kami sendiri tidak terpenuhi?” ungkapnya.

Senada dengan itu, seorang ASN yang turut berdemonstrasi menyatakan kekecewaannya terhadap keterlambatan pembayaran TPP.

“TPP itu hak kami, tapi kenapa pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan masalah ini? Kami butuh kepastian!” ujarnya tegas.

Aksi protes ini dinilai sebagai peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang dianggap gagal mengelola keuangan daerah secara bijak. Para demonstran juga mendesak transparansi anggaran dan meminta pemenuhan hak pegawai menjadi prioritas utama.

“Kami tidak ingin terus-menerus turun ke jalan hanya untuk memperjuangkan hak kami. Pemerintah harus punya rasa empati!” seru salah satu peserta aksi.

Demonstrasi ini diakhiri dengan desakan kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji dan TPP. Para demonstran juga meminta evaluasi terhadap proyek-proyek yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. -jon

 

 

Ikuti Terus Riauin

Berita Terkait

Berita Terpopuler