RIAUIN.COM - Bupati Kepulauan Meranti HM Adil menyadari untuk membangun Meranti tidak cukup hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja.
Untuk itu, Pemkab Meranti harus berfikir keras mencari dukungan dana APBD Provinsi dan APBN Pusat. Sehingga, visi misi agar Meranti menjadi kabupaten yang maju, cerdas dan bermartabat bisa terwujud.
"APBD Meranti yang nilainya Rp1,1 triliun ini tak cukup untuk menggesa pembangunan daerah dalam rangka mengejar ketertinggalan. Apalagi bagi sebuah kabupaten baru yang masih seumur jagung. Dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yang mencapai 26 persen sesuai data terakhir yang dilansir oleh BPS, dan wilayah yang terisolir menjadi tantangan terberat bagi Pemkab untuk mensejahterakan masyarakatnya," sebut Adil, saat mengunjungi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (KDPDT) di Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Untuk itu dilakukan Bupati untuk melakukan koordinasi dan loby-loby dalam rangka meraih dana APBN Pusat. Pada kesempatan itu, Bupati didampingi anggota DPR Dapil Riau Abdul Wahid, Sekretaris Daerah Kamsol serta Kepala Bappeda Meranti Masdiansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bambang Supriyanto dan Kabid Bina Marga Fajar Triasmoko.
Kunjungan Bupati itu sekaligus menagih janji pemerintah Jokowi yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia.
Sesuai PP No 13 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Nasional sebagian besar kawasan di Kabupaten Meranti seperti di Pulau Rangsang masuk dalam kawasan strategis Nasional dan berdasarkan Kepres Tahun 2016 juga termasuk kawasan strategis Nasional tertentu yang harusnya menjadi prioritas pembangunan Nasional.
Dalam kunjungannya di Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bupati Adil dan rombongan disambut Menteri Abdul Halim Iskandar dan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan.
Disitu dipaparkan beberapa program strategis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Meranti sesuai dengan 7 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Meranti HM Adil-H Asmar, dimana untuk merealisasikannya sangat membutuhkan dukungan dana APBN Pusat.
Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti Mardiansyah dibidang penyediaan Infrastruktur Dasar Air Bersih, Infrastruktur Penghubung Jalan dan Jembatan, Peningkatan Kualitas SDM, hingga masalah Abrasi dan Karhutla yang tiap tahun terjadi di Meranti.
Dikatakan Mardiansyah, Kabupaten Kepulauan Meranti hingga saat ini belum memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mampu mengolah air gambut dan juga air asin menjadi bening sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
Kemudian Isu strategis selanjutnya dibidang Infrastruktur penghubung jalan dan jembatan. Untuk jalan masih perlu dibangun sepanjang 125 KM, begitu juga jembatan 2.5 KM,
Sebagian besar jalan di Meranti masih dalam bentuk Base atau tanah. Dan sebagian besar dalam keadaan rusak berat.
Kualitas SDM Meranti sangat rendah jika diukur dari lama belajar pendidikan Formal masyarakat Meranti usia 25 tahun rata-rata hanya berkisar 7 tahun atau hingga kelas satu SMP.
Begitu juga dengan kualitas kesehatan yang diukur dari lama hidup masyatakat Meranti berdasarkan data statistik dalam 5 tahun terakhir rata-rata hanya berkisar 67 Tahun, jauh dibawah angka rata-rata Provinsi Riau yang mencapai usia 71 Tahun.
Selain itu juga keterbatasan akses Internet untuk menunjang pelayanan Digitalisasi, masalah Abrasi serta Karhutla yang menghantui Meranti tiap musim kemarau. Untuk maslaah abrasi Kabupaten termuda di Riau ini menghadapi masalah yang cukup serius yang sangat mengancam batas wilayah NKRI, dimana setiap tahunya wilayah Meranti yang notebene merupakan batas terluar Indonesia terus berkurang 4-10 Meter akibat dihantam ombak lautan.
Untuk itu dihadapan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Bupati H.M Adil, berharap kementrian Desa dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memasukan Meranti sebagai objek kegiatan strategis Kementrian Desa seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.
Apalagi Kepulauan Meranti telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan, kawasan terluar dan pengembangan khusus yang menjadi beranda terdepan Indonesia, menurut Bupati H.M Adil sudah selayaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat.
"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti," harap Bupati.
Menyikapi masalah itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar berjanji, pihaknya akan berusaha mendukung Pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh Kementriannya.--syah.