PEKANBARU, RiauIN.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membantah semua tudingan anggota DPRD terkait adanya indikasi kebocoran anggaran dalam pembagian paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 berupa sembako yang nilainya mencapai Rp 2,3 miliar lebih.
"Angka dari mana dia dapat (Rp 2,3 miliar) itu? Kita bantah semua pernyataan anggota DPRD Pekanbaru di sejumlah media online itu. Tapi kita tak usah berpolemik lah. Masih banyak yang lebih penting kita kerjakan," jawab Kabag Humas Setdako Pekanbaru Mas Irba Sulaiman menjawab Riauin.com, Sabtu (30/5/2020).
Mas Irba menjelaskan, dalam merealisasikan bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19, Pemko Pekanbaru sebagai pelaksana didampingi oleh tim pengawas yang berlapis. Mulai dari pengawas internal yakni Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP), Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP.
Baca Juga:
Bahkan, dua institusi penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan diperintahkan langsung oleh Presiden untuk mengawasi anggaran bansos Covid-19 ini.
"Lengkap yang mengawasi kita. Berlapis-lapis. Tak mungkin kita main-main. Kita tak tutup kemungkinan juga, mungkin ada oknum yang berani bermain, tapi pasti ketahuan kok," jelasnya.
Seperti diberitakan Riauin.com, anggota DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla menduga, ada indikasi kebocoran anggaran dalam realisasi pembagian paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 berupa sembako dari Pemko Pekanbaru. Ia menghitung totalnya sekitar Rp 2,3 miliar lebih.
Dijelaskan Roni, Pemko Pekanbaru sejauh ini sudah membagikan sembako dua tahap, yang pertama sebanyak 45.625 paket dan tahap kedua 60.625 paket.
Tahap pertama sebanyak 45.625 paket sembako ini dikerjakan oleh PT Sarana Pangan Madani (SPM) sebanyak 15.625 paket dan 30.000 paket dikerjakan oleh pihak Bulog. Sedangkan, angka 60.625 adalah bantuan tahap kedua kepada 45.625 penerima tahap pertama ditambah 15.000 KK yang datanya tercecer.
Lanjutnya, bantuan 30.000 KK diawal tadi, berisi beras 5 Kg, mie instans 1 dus, sarden 6 kaleng dan minyak goreng 2 liter serta gula. Harga per paketnya ditaksir Rp 248.068 yang sudah termasuk pajak.
Baca Juga:
Kemudian untuk tahap kedua sebanyak 60.625 paket ini berisi paket yang sama. Namun hanya berbeda di sarden saja. Sarden tersebut diganti dengan dua kaleng ukuran lebih besar.
"Hanya sarden saja yang ukurannya lebih besar pada paket baru ini, jumlahnya 2 kaleng dari yang semula 6 kaleng kecil, kalau yang lainnya sama saja. Tapi harganya menjadi Rp 170 ribu.
Dari selisih harga inilah terjadi kebocoran yang mencapai angka Rp 2,3 miliar. Seharusnya paket kedua itu harganya dan jumlah paketnya harus sama dan tidak berbeda dengan paket yang pertama," jelas legislator PAN ini.(vie)