Kasus Suap Pengesahan ABPD Riau
Suparman dan Johar Firdaus Mulai Disidang Pekan Depan
Riauin.com, Pekanbaru - Dua mantan Ketua DPRD Riau, Suparman dan Johar Firdaus yang terlilit kasus suap pengesahan APBD-P 2014 dan APBD 2015 akan menjalani sidang perdana pada Selasa (25/10/16) pekan depan.
Hal itu diketahui setelah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengeluarkan penetapan sidang dana majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
"Sidang perkara suap APBD dengan terdakwa Johar Firdaus dan Suparman dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 25 pekan depan. Sidang ini nantinya dipimpin oleh majelis hakim Rinaldi Triandiko (ketua majelis) didampingi hakim anggota Editerial SH dan A Drajat SH," kata Panmud Tipikor PN Pekabaru, Deni Sembiring, Selasa (18/10/16) sore.
Seperti diketahui berdasarkan dakwaan jaksa. Kedua terdakwa didakwa turut serta secara bersama sama dengan Achmad Kirjauhari (terpidana 4 tahun penjara) dan Riki Hariansyah serta anggota DPRD Riau lainnya melakukan tindak pidana korupsi penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.
Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.
Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggaran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga. Karena tidak ada titik temu, tim Banggar menyampaikan keinginan anggota dewan untuk dapat meminjam kendaraan dinas.
Terdakwa Suparman yang saat itu sebagai anggota komisi A DPRD Riau menyampaikan kepada Johar Firdaus, bahwa Annas Maamun selaku Gubernur Riau menyanggupinya. Bahkan, Annas Maamun juga memberikan uang masing masing anggota dewan sebanyak 40 orang sebesar Rp 50 juta.
Selain itu, untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.
Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada Kirjauhari. Lalu setelah uang diterima dan dibagi-bagikan, mereka menggelar rapat pembahasan rancangan APBD selanjutnya. Akhirnya tim banggar mensahkan rancangan anggaran tersebut. (red)
Hal itu diketahui setelah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengeluarkan penetapan sidang dana majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
"Sidang perkara suap APBD dengan terdakwa Johar Firdaus dan Suparman dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 25 pekan depan. Sidang ini nantinya dipimpin oleh majelis hakim Rinaldi Triandiko (ketua majelis) didampingi hakim anggota Editerial SH dan A Drajat SH," kata Panmud Tipikor PN Pekabaru, Deni Sembiring, Selasa (18/10/16) sore.
Seperti diketahui berdasarkan dakwaan jaksa. Kedua terdakwa didakwa turut serta secara bersama sama dengan Achmad Kirjauhari (terpidana 4 tahun penjara) dan Riki Hariansyah serta anggota DPRD Riau lainnya melakukan tindak pidana korupsi penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau.
Bermula, pada 12 Juni 2014, Annas Maamun, selaku Gubernur Riau. Mengirim Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada Ketua DPRD Riau. Kemudian KUA tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD.
Selanjutnya, Banggar DPRD mempertanyakan penyerapan anggaran 12 persen untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga. Karena tidak ada titik temu, tim Banggar menyampaikan keinginan anggota dewan untuk dapat meminjam kendaraan dinas.
Terdakwa Suparman yang saat itu sebagai anggota komisi A DPRD Riau menyampaikan kepada Johar Firdaus, bahwa Annas Maamun selaku Gubernur Riau menyanggupinya. Bahkan, Annas Maamun juga memberikan uang masing masing anggota dewan sebanyak 40 orang sebesar Rp 50 juta.
Selain itu, untuk anggota banggar yang membahas rancangan APBD-P 2014-2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberikan sejumlah uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk anggota Banggar yang beranggotakan, Johar Firdaus, Masnur, Musdar, Supriati, Zukri Misran, James Pasaribu, T Rusli Efendi, Mahdinur, Riky Hariansyah, Nurzaman dan Koko Iskandar.
Uang untuk anggota banggar sebesar Rp 1,2 miliar itu diantarkan oleh Suwarno, PNS Pemprov Riau kepada Kirjauhari. Lalu setelah uang diterima dan dibagi-bagikan, mereka menggelar rapat pembahasan rancangan APBD selanjutnya. Akhirnya tim banggar mensahkan rancangan anggaran tersebut. (red)
Berita Lainnya
Kesaksian Dani M Nursalam, Komitmen Rp 1 Miliar untuk Abdul Wahid Kandas karena OTT
Polres Rohil Bongkar Jaringan Pengedar Ekstasi Rumahan di Tanah Putih
Sidang Kasus Abdul Wahid, SF Hariyanto Ungkap Adanya Permintaan Komisi 5 Persen untuk Jatah Gubernur
Lima Bulan, Polda Riau Tangkap 525 Pelaku Kriminalitas Jalanan
Sidang Abdul Wahid, SF Hariyanto Ngaku Ditepikan dalam Pembahasan Anggaran Riau
Diwarnai Massa Unjuk Rasa, Sidang Kasus Abdul Wahid Hadirkan Plt Gubri SF Harianto
Kesaksian Dani M Nursalam, Komitmen Rp 1 Miliar untuk Abdul Wahid Kandas karena OTT
Polres Rohil Bongkar Jaringan Pengedar Ekstasi Rumahan di Tanah Putih
Sidang Kasus Abdul Wahid, SF Hariyanto Ungkap Adanya Permintaan Komisi 5 Persen untuk Jatah Gubernur
Lima Bulan, Polda Riau Tangkap 525 Pelaku Kriminalitas Jalanan
Sidang Abdul Wahid, SF Hariyanto Ngaku Ditepikan dalam Pembahasan Anggaran Riau
Diwarnai Massa Unjuk Rasa, Sidang Kasus Abdul Wahid Hadirkan Plt Gubri SF Harianto