RIAUIN.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan arahan kepada para pejabat eselon II serta pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Mengikuti instruksi dari Gubernur Abdul Wahid, Syahrial menekankan pentingnya profesionalisme dan produktivitas dalam tata kelola birokrasi.

Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk bekerja secara sigap, cekatan, dan fokus pada hasil. Pesan ini ia sampaikan usai pelantikan pejabat tinggi pratama dan administrator yang digelar di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (19/9/2025).

“Birokrasi harus dijalankan secara profesional dan produktif. Kami butuh ASN yang sigap, cekatan, dan berorientasi pada hasil, bukan yang sibuk dengan politik kantor atau menunggu perintah,” ujarnya.

Syahrial berharap para pejabat bekerja secara proaktif dan menjauh dari sikap manipulatif. Menurutnya, birokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berjanji namun minim prestasi.

“Itu sebabnya saya berpesan, bekerjalah proaktif, jangan manipulatif. Tidak ada tempat bagi pejabat yang hanya pandai berjanji tetapi miskin prestasi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa visi pembangunan Riau tahun 2025–2030 adalah "Riau Bedelau", yang bermakna Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju. Visi tersebut, kata Syahrial, hanya bisa tercapai jika para pejabat tinggi pratama tampil sebagai garda terdepan dalam mendorong reformasi birokrasi.

“Kita semua tahu arah pembangunan Riau 2025–2030 adalah Riau Bedelau. Untuk mencapainya, saya berharap seluruh pejabat tinggi pratama bisa menjadi motor utama reformasi birokrasi,” jelasnya.

Syahrial juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan, memperkuat integritas, serta membangun koordinasi yang solid lintas sektor. Ia menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa bekerja secara sektoral.

“Jaga harmoni, bangun integritas, dan pastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Jangan kerja sendiri-sendiri, jangan membangun tembok antar OPD. Kita ini satu tubuh, satu mesin besar,” ujarnya.

Ia mengibaratkan Pemerintah Provinsi Riau sebagai kapal besar yang sedang berlayar menuju pelabuhan kemajuan. Dalam gambaran itu, Gubernur dan Wakil Gubernur berperan sebagai kapten utama, sementara kepala OPD adalah nahkoda kapal-kapal kecil yang menggerakkan seluruh armada.

“Kalau satu kapal terlambat berlayar, armada akan terganggu. Kalau satu nahkoda lalai membaca arah angin, kapal bisa karam. Maka dari itu, saya minta setiap kepala OPD menguasai peta, mengantisipasi badai, dan mengarahkan kapal masing-masing sampai ke tujuan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kecepatan, ketuntasan, kolaborasi, dan integritas adalah prinsip kerja utama yang wajib dipegang oleh seluruh pejabat. Tanpa prinsip tersebut, birokrasi akan berjalan lambat dan tidak memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.

“Mulai hari ini, saya minta seluruh pejabat kerja cepat, jangan tunggu perintah. Ambil inisiatif, kerja tuntas, ukur keberhasilan dari hasil nyata bukan dari laporan indah. Bangun kolaborasi, karena tidak ada OPD yang bisa jalan sendiri. Jaga integritas, hindari praktik yang mencederai kepercayaan publik,” katanya.

Menurutnya, reformasi birokrasi bukan hanya soal menata struktur organisasi, melainkan juga perubahan pola pikir dan budaya kerja. Ia meminta pejabat meninggalkan kebiasaan lama yang hanya berorientasi pada rutinitas tanpa hasil.

Pelayanan publik, tegas Syahrial, adalah inti dari birokrasi. Oleh karena itu, ia meminta setiap pejabat menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

“Mari kita bersama-sama wujudkan Riau yang menjaga marwah Melayu, menegakkan nilai agama, ramah lingkungan, dan tumbuh bersama rakyat. Riau Bedelau bukan sekadar slogan, tapi janji kerja yang harus kita buktikan dengan aksi nyata,” pungkasnya. (Nab)