RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam membangun infrastruktur jalan yang tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga mengutamakan kualitas. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, saat mewakili Gubernur dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Riau masa bakti 2025–2029.

Syahrial menekankan bahwa pembangunan jalan bukan hanya soal menambah panjang ruas, melainkan juga memastikan kualitas konstruksi agar tahan lama dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Jika tidak dikelola dengan baik, tantangan ini bisa memperlambat pembangunan dan menurunkan daya saing daerah," ujarnya dalam sambutan di Hotel Pangeran, Kamis (11/9/2025).

Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah, kata Syahrial, adalah konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan hotmix. Ia yakin, pendekatan ini akan meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta mencegah tumpang tindih kegiatan. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan lebih terarah dan tepat waktu.

"Konsolidasi ini tidak akan merugikan siapa pun. Justru kami ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, memberikan kesempatan setara bagi perusahaan besar maupun kecil. Proses lelang juga akan tetap adil, terbuka, dan profesional," jelasnya.

Kualitas jalan, lanjutnya, menjadi fokus utama. Pemerintah tidak ingin lagi menemui kondisi jalan yang rusak dalam waktu singkat setelah dibangun. Oleh karena itu, setiap proyek wajib memenuhi standar teknis yang ketat agar kualitasnya terjamin.

"Pembangunan jalan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan proyek jangka pendek," tegas Syahrial.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur jalan idealnya tak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pendidikan, dan memberikan keadilan bagi masyarakat hingga pelosok.

Syahrial juga mengakui bahwa Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis seperti tanah gambut hingga kebutuhan anggaran yang besar. Meski demikian, ia optimistis bahwa dengan pengelolaan yang lebih baik, semua hambatan itu bisa diatasi tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.

“Pemerintah, akademisi, dan asosiasi profesi harus bekerja dalam satu irama. Tanpa kolaborasi, pembangunan akan lambat. Tapi dengan kerja sama yang solid, kita bisa bergerak lebih cepat, lebih jauh, dan lebih kuat,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai HPJI memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah. Ia berharap HPJI bisa membantu memastikan mutu pekerjaan di lapangan, memberikan masukan teknis, dan ikut serta dalam mencari solusi atas berbagai persoalan.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik. Dengan kepemimpinan yang memahami persoalan, strategi yang tepat, dan kerja sama yang erat, Riau bisa mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tutup Syahrial Abdi.
(Nab)