RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau menyatakan bahwa pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak nyata terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov melakukan penyesuaian belanja guna memastikan kelangsungan program-program prioritas.

“Dampaknya jelas terasa karena ketergantungan kita terhadap dana transfer pusat cukup tinggi. Maka, ada pos-pos belanja yang perlu dikurangi dan disesuaikan. Ini akan kami atur melalui perubahan APBD,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, usai rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (4/9/2025).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menata ulang alokasi belanja dengan pendekatan efisiensi. Sektor-sektor utama seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas meskipun ruang fiskal menjadi terbatas.

“Kewajiban belanja dasar tetap kami penuhi. Bahkan untuk infrastruktur, meski terkena dampak pemangkasan, pemeliharaannya tetap dilaksanakan agar tidak mengganggu fungsi pelayanan,” jelas Syahrial.

Syahrial menambahkan, kebijakan efisiensi yang diterapkan selaras dengan langkah pemerintah pusat yang juga memangkas sejumlah anggaran pemeliharaan. Meski demikian, Gubernur Riau tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan publik.

Di sisi lain, ia juga mengulas evaluasi terhadap kinerja legislatif dan eksekutif selama masa sidang sebelumnya. Beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masih dalam proses pembahasan, termasuk yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

“Semoga di sisa waktu yang ada, semua produk legislasi yang menjadi target daerah bisa dirampungkan,” tuturnya.

Terkait dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Syahrial menyampaikan bahwa dokumen tersebut telah selesai disusun dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ia menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran, komitmen pemerintah daerah tetap kuat untuk menjaga keberlangsungan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Nab)