"Sampai saat ini PT DSI belum memiliki HGU. untuk itu Prof Mahfud bisa menjadi wakil bagi kita semuanya. Sampai hari ini, kita telah mengadu ke polisi, ke hukum, bahkan saya sudah datang ke tempat Prof di Jakarta, namun sampai hari ini belum ada penyelesaiannya," ucap Ardian.

Diceritakan Ardian, lahan yang dikelolanya bersama petani lain saat ini telah memiliki sertipikat hak milik (SHM) yang sah. Masyarakat telah bertahun-tahun dizolimi oleh perusahaan tersebut dan bahkan perusahaan sudah berani memanen.

Ardian berharap agar Mahfud MD selaku calon presiden dan masih menjabat Menkopolhukam RI agar dapat menyelesaikan persoalan ini.

"Sampai hari ini saya belum leluasa mengelola kebun itu, bahkan terakhir kebun kami dibatasi dengan kanal parit gajah. Semoga Pak Mahfud dapat membantu penyelesaian masalah ini," harap Ardian.

Menanggapi hal ini, Mahfud MD berjanji akan mempelajari kasus yang dilaporkan para petani sawit dari Kabupaten Siak tersebut.

"Nanti akan kami pelajari kasusnya. Tapi perlu saya sampaikan sekarang di Indonesia mafia lahan sawit luar biasa. Itu yang jadi perhatian kami," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, sebelumnya, kasus mafia perkebunan sawit ini telah pernah diungkap. Dimana pelaku dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp2,2 triliun.

"Ditengah kebijakan ada pengampunan, khusus untuk orang ini kita tangkap dan dipenjara 14 tahun. Selain itu pelaku dituntut mengembalikan uang negara Rp2,2 triliun," ungkap Mahfud.

Sementara lahan yang dikelola oleh mafia yang bersangkutan telah dikembalikan ke negara dan akan diatur peruntukannya untuk rakyat.

"Ada ribuan kasus penguasaan secara tidak sah atas lahan-lahan milik rakyat dan negara terutama lahan sawit," pungkasnya.-dnr