PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) terutama disektor PBB di Kabupaten Rokan Hilir masih rendah dikarenakan kurang optimalnya Pemerintah Daerah dalam menggarap pajak tersebut. Hal tersebut dinilai karena Pemkab kurang sosialisasi terkait pungutan PBB itu.

Menurut anggota DPRD Rohil, Bachtiar SH, Jumat (19/02/2016) rendahnya penggarapan disektor PBB dikarenakan sosialisasi dan penyebarluasan informasi akan pentingnya retribusi PBB bagi pembangunan di daerah. Untuk meningkatkan PAD sektor PBB, Pemkab Rohil harus melibatkan berbagai unsur perangkat daerah hingga ketingkat desa.  

"Sebenarnya masyarakat mampu meniru kota-kota besar, seperti Bogor dan lainnya, di mana masyarakatnya sudah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya membayar retribusi pajak demi pembangunan daerahnya. Ini tak lepas dari peran pemerintah daerah dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat," katanya.

Jika kesadaran akan pentingnya membayar pajak, dia yakin PAD dari sektor PBB bisa didongkrak. Karena itu, kedepan Dispenda harus lebih serius lagi dalam menggarap retribusi PBB ini.

"Jika memang diperlukan kerahkan tenaga yang ada untuk turun ke lapangan untuk melakukan pemungutan pajak. Intinya jangan malas memungut pajak ke masyarakat karena itu sudah menjadi tugas mereka. Kalau kita hanya bergantung kepada dana perimbangan daerah dari hasil migas, itu tidak mencukupi untuk pembangunan daerah kita," ujarnya. VIE