"Itu (pembangunan, red) sudah sama-sama kita tinjau. Jalan yang harusnya ada 3 meter, fakta di lapangan kurang 3 meter. Izin tidak sesuai dengan fisik di lapangan. Kita minta pembangunan dihentikan sementara, supaya tidak berlanjut," tegas Robin, dalam RDP itu.

Senada juga disampaikan Anggota Komisi IV lainnya, Masni Ernawati. Dia melihat pelaksanaan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Dia meminta dan merekomendasikan ke Pemko Pekanbaru pembangunan dihentikan sementara sampai ada itikad baik dari pengembang.

"Sampai ada solusi, kita minta ke Pemko untuk sementara dibentikan," jelasnya.

Di lain hal, Anggota Komisi lain, Mulyadi menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan tinjausn ke lapangan. Saat kunlap temuan di lapangan memang banyak menyalahi prosedur.

"Kita mencium indikasi, kalau ini (bangunan,red) di bangun dulu masalah di selesaikan kemudian. Faktanya kita lihat GSB tidak sesuai, ada hak masyarakat seperti jalan umum yang tidak diberikan," ungkap Mulyadi.

Dalam rapat terjadi perdebatan dan antara masyarakat, OPD dan pengembang saling mempertahankan argumennya masing-masing bahwa tidak ada hal yang salah menurut versi mereka masing-masing.

Dengan persoalan itu, Komisi IV akhirnya mengeluarkan keputusan pembangunan itu, dihentikan sampai ada titik temu dari masalah pembangunan perumahan tersebut dengan masyarakat. (*)

Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru bersama OPD Terkait dan Pihak Pengembang Gelar Rapat Dengar Pendapat, bahas Pembangunan perumahan Villa Karya Bakti Housing.

Jajaran Pengembang perumahan Villa Karya Bakti Housing Pekanbaru, memberikan penjelasan tentang persoalan yang menjadi laporan masyarakat.

Pihak Pengembang yang diundang oleh Komisi IV DPRD Pekanbaru dalam Rapat Dengar Pendapat

Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memberikan penjelasan lewat presentasi terkait perizinan pembangunan Villa Karya Housing Pekanbaru.

Salah Satu Kepala Bidang di Dinas Terpadu Satu Pintu, membuka denah lokasi perizinan pembangunan Villa Karya Housing dalam rapat di Komisi IV.