PILIHAN
Hakim Diharapkan Pahami Suasana Kebatinan Umat Islam Sebelum Vonis Ahok
JAKARTA, Riauin.com -- Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Faisal berharap Majelis Hakim dalam putusan sidang terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa (9/5) bisa memvonis dengan memenuhi unsur dua hal. Pertama, memenuhi rasa keadilan publik dan kedua pemberian efek jera, agar kasus yang sama tak lagi terulang.
"Di balik toga dan palu hakim, kami menunggu keberanian dan keadilan untuk tegakkan Pasal 156a huruf (a). Pemberian efek jera kepada terdakwa bertujuan agar dapat menjaga perasaan keadaban publik tidak ternista. Tentu kami perlu hakim yang mengerti dan paham suasana kebatinan umat," ujar Faisal, Senin (8/5).
Ia khawatir, hasil akhir putusan dimana banyak masyarakat mungkin saja tidak dapat menerima putusan Hakim, hanya karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, Hakim semestinya mengedepankan keadilan hukum ketimbang kepastian hukum.
"Hakim harus berani bersikap progresif dalam memutus perkara yang penuh dengan rekayasa kepentingan politik," ungkapnya.
Karena itu ia mengingatkan, dalam dunia akademik putusan Majelis Hakim masih dapat 'diuji', dengan standar akademik pula. Di sini, kata dia, berlaku penerimaan atas putusan Hakim dalam wilayah hukum sebagai kenyataan. "Semoga keadilan mewujud dalam putusan Majelis Hakim yang mulia," terangnya.(rol)
"Di balik toga dan palu hakim, kami menunggu keberanian dan keadilan untuk tegakkan Pasal 156a huruf (a). Pemberian efek jera kepada terdakwa bertujuan agar dapat menjaga perasaan keadaban publik tidak ternista. Tentu kami perlu hakim yang mengerti dan paham suasana kebatinan umat," ujar Faisal, Senin (8/5).
Ia khawatir, hasil akhir putusan dimana banyak masyarakat mungkin saja tidak dapat menerima putusan Hakim, hanya karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, Hakim semestinya mengedepankan keadilan hukum ketimbang kepastian hukum.
"Hakim harus berani bersikap progresif dalam memutus perkara yang penuh dengan rekayasa kepentingan politik," ungkapnya.
Karena itu ia mengingatkan, dalam dunia akademik putusan Majelis Hakim masih dapat 'diuji', dengan standar akademik pula. Di sini, kata dia, berlaku penerimaan atas putusan Hakim dalam wilayah hukum sebagai kenyataan. "Semoga keadilan mewujud dalam putusan Majelis Hakim yang mulia," terangnya.(rol)
Berita Lainnya
Dokter RSUD Tengku Rafian Siak Ditemukan Tewas, Polisi Sita Dua Vial Obat Keras
Satpolairud Polres Dumai Selidiki Jaringan Penyelundup Pekerja Migran di Pesisir Riau
Kasus Suhardiman Amby Meluas, KPK Dalami Dugaan Suap Izin Hutan Produksi Kuansing
Polresta Pekanbaru Putus Rantai Pasokan Narkoba di Dua Zona Merah, Dua Pengedar Ditangkap
Tersandung Proyek Rp 600 Juta, Kadishub Siak Diperiksa Intensif
Jalur Laut Riau Masih Rawan, Sabu 8 Kilogram Asal Malaysia Diselundupkan Lewat Bengkalis
Dokter RSUD Tengku Rafian Siak Ditemukan Tewas, Polisi Sita Dua Vial Obat Keras
Satpolairud Polres Dumai Selidiki Jaringan Penyelundup Pekerja Migran di Pesisir Riau
Kasus Suhardiman Amby Meluas, KPK Dalami Dugaan Suap Izin Hutan Produksi Kuansing
Polresta Pekanbaru Putus Rantai Pasokan Narkoba di Dua Zona Merah, Dua Pengedar Ditangkap
Tersandung Proyek Rp 600 Juta, Kadishub Siak Diperiksa Intensif
Jalur Laut Riau Masih Rawan, Sabu 8 Kilogram Asal Malaysia Diselundupkan Lewat Bengkalis