Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
Bupati Agam Diperiksa Polda Sumbar Selama 2 Jam
Bupati Agam Indra Catri usai menjalani pemeriksaan di Polda Sumbar sebagai saksi. /Langgam.id
AGAM, RiauIN.com – Bupati Agam Indra Catri memenuhi panggilan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik anggota DPR RI Mulyadi. Indra Catri diperiksa sejak pukul 11.00 sampai 13.00 WIB, Jumat (29/5/2020).
Namun, orang nomor satu di Kabupaten Agam ini diketahui baru keluar dari ruang pemeriksaan Polda Sumbar sekitar pukul 16.00 WIB. Pemeriksaan itu tindak lanjut laporan atas nama Revli Irwandi yang disinyalir merupakan sopir Mulyadi.
Laporan dibuat pada awal bulan Mei 2020 dengan nomor LP/191/V/2020/SPKT Sbr atas dugaan pencemaran nama baik melalui akun Facebook yang diduga bodong (palsu). Penyelidikan dilakukan pihak kepolisian hingga memanggil beberapa pihak di jajaran Pemerintah Kabupaten Agam, termasuk bupati hingga sekretaris daerah.
Menurut Indra Catri, dirinya ikut dipanggil karena menyangkut ada pegawai yang juga diperiksa. Hal ini menjadi tanggungjawabannya selaku pimpinan di Pemerintahan Kabupaten Agam.
“Ya sebagai warga negara yang baik, saya dimintai keterangan saya wajib dong datang. Apalagi, yang ikut diperiksa pegawai saya,†kata Indra Catri diwawancarai wartawan setelah keluar dari Polda Sumbar.
“Kenapa saya diperiksa, ditanya, diminta keterangan, karena itu menyangkut ada pegawai Pemda. Makanya Sekda juga (diperiksa), jadi pertanggungjawaban itu,†sambungnya.
Indra Catri mengaku tidak banyak ditanyakan oleh penyidik kepadanya terkait kasus ini. Demikian halnya terkait akun palsu yang diduga menyebarkan pencemaran nama baik, tidak sama sekali diketahuinya.
“Apakah dipanggil lagi enggak tahu. Saya enggak tahu akun Facebook tersebut. Tadi sudah saya katakan, di situ. Jadi saya ditanya, diperiksa, materi pertanyaan tanya aja (ke penyidik),†ujarnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan banyak laporan yang masuk terkait kasus ini. Namun laporan itu digabungkan, salah satu laporan masuk atas nama Revli Irwandi yang tak lain sopir Mulyadi sendiri.
“Enggak apa-apa bukan yang bersangkutan melapor. Siapa yang merasa (dirugikan), kalau ingin melapor kita tindaklanjuti. Yang bersangkutan (melapor) adalah sopir,†kata Satake Bayu.
Satake mengungkapkan keterlibatan jajaran Pemerintah Kabupaten Agam dalam kasus pencemaran nama baik ini berawal dari hasil penyelidikan. Namun ia belum bisa merincikan secara detail keterlibatan jajaran Pemerintah Kabupaten Agam tersebut.
“Ini proses penyelidikan. Mungkin Ditreskrimsus yang mengembangkan jadi melakukan pemeriksaan seperti itu. (Dugaan keterlibatan jajaran Pemkab Agam) intinya masih proses penyelidikan,†tuturnya.
Ia mengungkapkan bentuk pencemaran nama baik itu terjadi di media sosial Facebook yang diketahui akun bodong. Akun bernama Mar Yanto yang memposting foto sekaligus kata-kata yang tidak pantas.
“Akun Facebooknya itu mengupload gambar dan kata-kata yang tidak pantas. Tapi kami tidak menyampaikan, karena masih dalam penyelidikan,†ujarnya.(fbh)
Berita Lainnya
Kasus Korupsi Smart Board Disdik Riau Naik Penyidikan, Jaksa Buru Tersangka
Dugaan Korupsi Smart Board, Jaksa Geledah Disdik Riau dan Amankan Dokumen
Pengakuan Tersangka Ungkap Jaringan Baru, Satresnarkoba Polres Pelalawan Tangkap Pengedar Sabu di Wisma HDK
Usut Kasus Suhardiman Amby, KPK Panggil Dirjen ATR/BPN dan Pejabat Kehutanan
Edarkan 45 Paket Sabu di Pangkalan Kerinci, Dua Pria Ditangkap Polisi
Vonis M Dani Nursalam Dibacakan 30 Juli, Penasihat Hukum Sebut Kliennya Hanya Jalankan Perintah Gubernur Riau Nonaktif
Kasus Korupsi Smart Board Disdik Riau Naik Penyidikan, Jaksa Buru Tersangka
Dugaan Korupsi Smart Board, Jaksa Geledah Disdik Riau dan Amankan Dokumen
Pengakuan Tersangka Ungkap Jaringan Baru, Satresnarkoba Polres Pelalawan Tangkap Pengedar Sabu di Wisma HDK
Usut Kasus Suhardiman Amby, KPK Panggil Dirjen ATR/BPN dan Pejabat Kehutanan
Edarkan 45 Paket Sabu di Pangkalan Kerinci, Dua Pria Ditangkap Polisi
Vonis M Dani Nursalam Dibacakan 30 Juli, Penasihat Hukum Sebut Kliennya Hanya Jalankan Perintah Gubernur Riau Nonaktif