INHIL, Riauin.com - Masyarakat dan karyawan Gelanggang Permainan (Gelper) yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Inhil (FPMPI) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar aksi damai. Massa menuntut Pemerintah Inhil agar memberikan solusi terkait penutupan Gelper beberapa waktu lalu.

Mengingat banyaknya warga atau karyawan Gelper yang kehilangan pekerjaan, Mutakin Nasri pembina FPMPI meminta pemerintah memberikan pertimbangan kembali persoalan penutupan Gelper yang merugikan ratusan warga Inhil.

"Hari ini kami bersama-sama meminta pemerintah setempat untuk memikirkan dan mencari jalan keluar dari permasalahan ini dan tentunya apa pun kendalanya kita akan penuhi asalkan usaha Gelper ini bisa kembali dibuka. Sehingga kita bisa berusaha dan dapat kembali memperkerjakan masyarkat setempat," katanya saat Orasi di halaman kantor DPRD Inhil.

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan massa antara lain, satu, FPMPI meminta pemerintah setempat memberi solusi terhadap ratusan karyawan yang mana tempat mereka mencari, bergantung hidup dan bekerja telah ditutup oleh Pemerintah.

Kedua, pengusaha gelanggang permainan dan sejumlah karyawan yang bekerja meminta pemerintah setempat baik itu Eksekutif dan Legislatif memberi izin terkait usaha Gelper bahkan mereka siap diberi pembinaan dan siap mengikuti aturan yang ada.

Ketiga, FPMPI meminta kepada pemerintah setempat tidak menutup usaha Gelper ini karena ada ratusan orang yang bekerja dan menggantungkan hidup dari usaha Gelper.

Keempat, FPMPI beserta pengusaha Gelper dan juga seluruh karyawan yang bekerja meminta pemerintah setempat untuk bisa hearing, diskusi dan mencari solusi yang terbaik demi kepentingan bersama.

Kelima, selaku pengusaha hiburan di Riau berjanji jika Gelper ini kembali dibuka mereka akan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam operasional dan jam operasional, tidak akan melakukan tindakan perjudian, tidak melanggar atau melakukan tindakan asusila, tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan akan berkontribusi untuk masyarakat setempat dan juga pemerintah seempat.

“Kita minta jalan keluar, pemerintah juga harus memikirkan efek penutupan gelper ini, setidaknya ada pertimbangan karena kita membayar pajak. Soal izin mungkin memang kita salah, tapi seharusnya ada pembinaan juga oleh Pemda Inhil sehingga usaha ini tetap bisa berjalan. Kalau sekiranya kami salah ya silahkan ditegur,” katanya saat diskusi berlangsung di ruang Banggar DPRD Inhil.

Kasatpol PP T M Syaifullah menerangkan bahwa Gelper tersebut telah ditutup oleh pemiliknya sendiri. Penutupan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bersama pada saat rapat bersama beberapa Ormas waktu lalu dengan mengirimkan Surat Peringatan (SP) 1.

“Merekakan punya hak jawab, mungkin itulah mereka juga melakukan aksi yang sama,” kata TM Syaifullah.

Terkait dengan aksi hari ini, berkisar ratusan orang, TM Syaifullah mengatakan bahwa pihak pengusaha Gelper memiliki hak jawab terkait persoalan tersebut.(int/nol)