RIAUIN.COM– Persoalan tumpang tindih lahan dan status Barang Milik Negara (BMN) di Riau mulai menjadi sorotan serius. Komisi I DPRD Provinsi Riau bahkan membawa langsung isu ini ke jajaran TNI dalam kunjungan kerja ke Kodam XIX Tuanku Tambusai, sebagai upaya mencari solusi sebelum memicu konflik yang lebih luas.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Kodam lantai 2, Senin (23/2/2026), dipimpin Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim bersama Sekretaris Amal Fathullah dan anggota lainnya, yakni Sumardany, Zulaikhah, Ayat Cahyadi, Hardianto, Ade Firmansyah, dan Sunaryo.
Rombongan disambut Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo SAP MM CHRMP beserta jajaran, dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat namun sarat pembahasan strategis.
Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan krusial, khususnya terkait pertanahan dan aset negara yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim menyoroti kondisi di sejumlah titik, terutama di jalur Dumai–Pekanbaru, di mana terdapat bangunan seperti rumah sakit dan fasilitas lainnya yang berdiri di atas lahan berstatus aset negara. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang memiliki sertifikat di atas lahan tersebut.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh dan sesuai regulasi.
“Kondisi ini harus segera dicarikan solusi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik di masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya memandang penting untuk mendapatkan masukan dari Kodam XIX Tuanku Tambusai agar penanganan persoalan aset dapat berjalan sesuai aturan sekaligus tetap mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi I Ayat Cahyadi dan Sunaryo juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intens antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah pusat. Mereka berharap berbagai persoalan strategis di Riau bisa ikut diperjuangkan di tingkat nasional.
Sementara itu, Hardianto mengangkat isu lain yang tak kalah penting, yakni abrasi di wilayah pesisir Riau yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan bahwa abrasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam wilayah daratan hingga kedaulatan daerah.
Selain itu, ia juga menyinggung kondisi Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai memiliki kompleksitas tinggi, termasuk aspek sosial dan kebijakan, sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor.
Hardianto berharap pihak Kodam dapat membantu menyuarakan persoalan abrasi kepada pemerintah pusat, terutama untuk mendorong alokasi anggaran pembangunan pemecah gelombang dan langkah konkret lainnya.
“Kalau tidak segera ditangani, abrasi bisa menggerus wilayah bahkan memengaruhi batas wilayah kita,” tegasnya.
Ketua Komisi I menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan TNI sangat penting, tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, tetapi juga dalam menyelesaikan persoalan pertanahan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
“Melalui koordinasi yang baik, kita harapkan ada kesamaan langkah dalam menyelesaikan persoalan strategis demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Komisi I DPRD Riau pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pertanahan, serta keamanan. Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berkeadilan. -adv