RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam menjaga hak privasi masyarakat dengan menyediakan ruang informasi digital yang aman dan berintegritas.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Riau, M Job Kurniawan, saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perlindungan data dan transaksi elektronik di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Rabu (16/7/2025).
"Kita ingin masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang sehat dan bermartabat. Ini berkaitan erat dengan upaya menanggulangi konten negatif di wilayah Riau. Untuk itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam mewujudkan Riau yang maju, rakyat yang terlindungi, dan negara yang hadir," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya membangun sistem keamanan digital sebagai fondasi kuat dalam menyongsong era digital yang lebih baik.
Menurutnya, penyebaran ujaran kebencian dan konten negatif lainnya merupakan isu yang perlu ditangani secara serius. “Bukan soal membatasi, tapi memberi perlindungan dan dorongan kepada masyarakat agar bisa memilah informasi secara cerdas,” jelasnya.
Job menambahkan bahwa isu ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tapi juga berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selama tahun 2024, Provinsi Riau masih menghadapi berbagai persoalan terkait penyalahgunaan data pribadi dan maraknya penyebaran hoaks di ruang digital.
"Ini menjadi alarm bagi kita semua untuk berbenah, agar ruang digital menjadi tempat yang aman bagi masyarakat dalam beraktivitas secara daring," ucapnya.
Ia berharap, rapat koordinasi ini dapat mendorong implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara lebih efektif di daerah.
"Negara hadir untuk menjamin privasi masyarakatnya, agar rakyat merasa aman dan percaya," tutupnya. (Nab)