RIAUIN.COM - Muhammad Adil menjalani sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (22/8/2023).
Sidang perkara nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr digelar sekira pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Dari pantauan di ruang sidang, Terdakwa M Adil terlihat menghadiri sidang secara online via zoom. Dia tampak menggunakan peci hitam dan kemeja putih didampingi kuasa hukumnya.
JPU KPK, Budiman Abdul Karib dalam dakwaannya menyebutkan, M Adil di rumah dinasnya pada November 2022 lalu menerima janji berupa uang total Rp 750 juta dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih.
Uang itu merupakan fee yang akan diterima M Adil dari jasa travel untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Pada sekira awal November 2022, Fitria Nengsih menjanjikan uang fee sejumlah Rp 3 juta kali jumlah peserta umroh 250 orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan terdakwa berjumlah Rp 750 juta," kata Budiman.
Sebelumnya, Fitria Ningsih telah dituntut hukuman tiga tahun penjara. Hal ini terkait suap terhadap Bupati Non-Aktif Muhammad Adil sebesar Rp750 juta.
Tuntutan tersebut dibacakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budiman Abdul Karib dan kawan-kawan pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (10/8/2023).
Awalnya, M Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama Fitria Nengsih, dan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, M Fahmi Aressa, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK, Kamis (6/4/2023) lalu.
M Adil juga diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU).