RIAUIN.COM - Puluhan guru honorer PPPK yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Riau, berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis (27/4/2023) siang.
Mereka menuntut kejelasan proses rekrutmen tenaga pengajar (TP) PPPK tahun 2022 dan menunda penerbitan SK sampai adanya kejelasan hukum terkait hasil seleksi PPPK Guru Provinsi Riau tahun 2022.
Salah satu perwakilan guru-guru PPPK, Parjo Ibrahim menegaskan, apabila Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak merespon tuntutan ini, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
"Kami meminta kepada Gubernur Riau dan jajaran, mungkin Pak Gubernur nggak tau ini. Kalau tidak diselesaikan permasalahan ini selama tujuh hari kedepan, kita akan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Agung," tegas Parjo.
"Sampai sekarang tidak ada yang menyikapi, sedih kami, dengan gaji dan lamanya mengabdi, kami tidak dihadapi dengan baik-baik," sambungnya.
Dijelaskan Parjo, formasi yang diminta untuk tenaga pengajar di Provinsi Riau koutanya sebanyak 7.297 orang, sementara yang diluluskan 3.302 orang, dan yang tidak lulus sebanyak 1.198 orang.
"Kalau TP 1.198 ini tidak diluluskan, kita akan membawa ke jalur hukum. Ini hanya janji dan cerita terus selama ini, tetapi realisasinya hanya ngomong dibelakang saja. Kalau tidak dibahas permasalahan ini selama tujuh hari ke depan, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang tidak menyikapi hal ini, hanya diluluskan 3.302 orang dan masih dipersulit, kita akan tempuh jalur hukum, ujar Parjo.
Guru-guru PPPK juga meminta Disdik Riau melaksanakan proses rekrutmen PPPK yang mengacu kepada Permen PANRB nomor 2 tahun 2022 dan juknis Kemendikbud tahun 2022.
"Meminta Kepala Dinas Pendidikan mengembalikan penempatan Guru PPPK yang Lulus baik P1, P2 dan P3 ke sekolah induk masing-masing dan memberikan penempatan yang jelas kepada guru PPPK yang tidak ada penempatan (TP) dan ditempatkan di sekolah induk masing-masing," pungkasnya.-dnr