RIAUIN.COM - Bupati Kepulauan Meranti, H M Adil buka suara terkait kengototannya meminta Dana Bagi Hasil (DBH) Migas lebih kepada pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya disela-sela kunjungannya menghadiri gelar Alutsista di Polda Riau, Kamis (29/12/2022).
Menurut adil, ada kekurangan DBH yang akan dibayarkan dari pemerintah pusat yang sebelumnya US$60 per barel menjadi US$100 perbarel.
"DBH pasti dibayarkan, karena ada yang namanya kurang bayar, yang jelas dari 60 menjadi 100 dolar. Artinya ada kekurangan dan diakui. Yang jelas untuk tahun 2022 kan 60 dolar tapi sekarang sudah 100 dolar," kata M Adil.
Dijelaskan Adil, untuk nominal yang harus dibayarkan masih menunggu audit pada bulan Maret 2023 mendatang.
"Kita minta per tiga bulan sekali diadakan pertemuan supaya kedepannya kita bisa lebih tahu dan nggak perlu ribut-ribut lagi," ujarnya.
Ia berharap kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan perhatian lebih terkait kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti.
"Makanya harapan kita itu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, kami kan miskin ekstrem, seharusnya di kasih porsi yang lebih," harapnya.
Seperti dikutip CNN Indonesia, pada 2022, Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak US$60 per barel. Padahal dengan merujuk pada pidato Jokowi, pembahasan APBD Meranti 2023 menggunakan asumsi harga minyak dunia naik menjadi US$100 per barel.
Oleh karena itu, di hadapan Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Adil meminta Kemenkeu memberikan jatah DBH migas 2023 menggunakan asumsi harga minyak US$100 per barel.
Adil meyakini produksi minyak tahun depan naik mencapai 9.000 per barel. Terlebih, pada 2022 ada 13 sumur yang dibor dan pada tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta," ujar Adil seperti dikutip dari situs resmi Kabupaten Meranti, Riau yang diunggah pada Jumat (9/12).
Ia juga mengeluh permintaannya untuk berdiskusi mengenai kejelasan DBH kerap dilakukan secara online. Hal itu sangat berbeda saat ia bisa berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya.-dnr