RIAUIN.COM - Banjir di kota Bangkinang semakin akut. Meski hanya diguyur hujan beberapa saat saja, ruas-ruas jalan terendam banjir. Permukiman warga juga tak luput dari jangkauan air. Bahkan ketinggian air bisa mencapai seukuran paha orang dewasa jika hujan mengguyur kurang dari dua jam saja.
Publik sudah jenuh dengan situasi ini. Sebab, telah lama warga dicekoki oleh persoalan ini. Banjir ini seperti tak akan dapat dituntaskan. Bahkan dari waktu ke waktu cenderung semakin parah.
Penjabat Bupati Kampar diharapkan publik bisa mengatasi persoalan banjir yang sudah berlangsung sejak lama ini. Bahkan, Kamsol ketika dilantik, diberi tugas secara spesifik oleh Gubernur Riau agar dapat segera mengatasi banjir di jantung ibu kota Kabupaten Kampar ni.
Beberapa kali Kamsol keluar menerobos banjir untuk melihat langsung kondisi ril di lapangan. Termasuk ia ingin memastikan apa yang jadi penyebab banjir bisa terjadi walau hanya diguyur hujan beberapa saat. Langkah Kamsol hujan-hujanan ini disebut untuk memetakan situasi lalu merumuskan langkah seperti yang akan dia ambil.
Bahkan Kamsol sampai menurunkan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk menyedot air di permukiman warga agar lekas surut.
Kamsol meninjau beberapa titik banjir dengan membawa serta mobil pemadam kebakaran guna menyedot air yang tergenang di rumah-rumah warga diantaranya jalan Agus Salim, Jalan A Yani Kecamatan Bangkinang Kota, pada Selasa (22/8/2022).
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Afruddin Amga yang selalu ikut mendampingin Kamsol, mengatakan, untuk mengatasi banjir di tengah kota Bangkinang, Penjabat Bupati Kampar, Kamsol telah menganggarkan sekitar Rp16 miliar pada RAPBD 2023.
Anggaran 16 miliar ini, kata Amga untuk merevitalisasi drainase atau saluran air di tengah kota Bangkinang agar aliran air menuju Sungai Kampar menjadi lancar.
Hal ini kata Amga bentuk keseriusan Kamsol dalam menuntaskan persoalan banjir. Ini juga sebagai wujud betapa Kamsol ingin menjawab besarnya harapan publik di Bangkinang Kota agar agar persoalan banjir ini dapat ia selesaikan.
Kami lalu menanyakan soal kebenaran anggaran Rp16 miliar untuk mengatasi banjir kota Bangkinang ini kepada salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar, Agus Candra.
Politisi senior Partai Golkar ini membenarkan bahwa pada RAPBD 2023, pihak eksekutif telah memfloating anggaran sebesar lebih dari Rp15 miliar untuk merevitalisasi saluran air agar banjir dapat teratasi.
Menurut salah warga Bangkinang Kota yang kami wawancarai, Nuradlin, persoalan banjir ini lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah sejak lama yang tidak memperhatikan aspek pencegahan banjir itu sendiri.
Ia menerangkan, di saat semakin padatnya permukiman dan bangunan di tengah Kota Bangkinang, pemangku kebijakan tidak serius menerapkan aturan soal kewajiban dalam mengurus izin membangun bangunan yang ketat, seperti mengharuskan membangun sumur resapan bagi yang ingin membangun gedung dan bangunan.
"Syarat ini harus diterapkan dengan ketat, yang tidak patuh berikan sanksi. Jika perlu bekukan IMB-nya. Jikalau bangunan sudah berdiri tapi tidak patuh, segel saja. Harus tegas, kalau tidak banjir ini akan terus berulang," ucap Nuradlin pada Riauin.com, Senin (29/8/2022).
Kata dia, persoalan banjir tak sesederhana hanya membangun shortcut atau membuat jalan pintas air menuju Sungai Kampar.
"Selain lemahnya aspek regulasi dan pengawasan dalam membangun semur resapan, ada sebab lain yaitu sedimentasi di aliran sungai yang ada di Bangkinang kota sudah semakin parah," bebernya.
Dia meminta pengerukan dan normalisasi sungai juga mendesak untuk dilakukan. Ia membandingkan di seberang kota Bangkinang, tepatnya di Kecamatan Bangkinang banjir tidak terjadi, di sana juga hujan dan tapi air cepat mengalir di Sungai Kampar.
"Coba kita bandingkan ke seberang, hujan juga sama, air juag banyak tapi kenapa tidak banjir? Bahkan parit atau drainase tidak ada. Tapi air lancar masuk k sungai Kampar. Karena permukiman tidak padat, sampah tidak sebanyak di Bangkinang Kota ini," kata Nuradlin membandingkan
Lalu lanjut dia, banyaknya bangunan yang berdiri yang menghambat aliran air juga jadi faktor yang besar. Ditambahkan lagi kurangnya disiplin dalam budaya tidak membuang sampah di selokan.
"Jadi soal mengatasi banjir ini tidak hanya menganggarkan uang APBD untuk merevitalisasi saluran air, buat shortcut- shortcut. Sebab banjir di kota ini kompleks. Jadi tidak bisa mengatasinya dengan terburu-buru dari satu pendekatan semata," ujar Nuradlin.
Tambah dia, program mengatasi banjir ini harus dipetakan dulu dari hulu ke hilir baik dari aspek regulasi dan kebijakan. Termasuk harus ada kajian yang mendalam, selanjutnya barulah didukung dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah. - naz