??????RIAUIN-.COM- Anggota DPRD Inhu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto berharap kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan panitia Pilkades agar lebih selektif dan jangan sampai kecolongan lagi terhadap penggunaan ijazah palsu oleh calon kades.
"Saya berharap, jangan sampai penggunaa ijazah palsu terbongkar setelah kades dilantik dan sudah menjalankan tugasnya. Seperti kasus salah seorang kades di Kecamatan Batang Gangsal yang diberhentikan oleh Bupati Inhu," kata Mulyanto, Senin (28/6/2021).
Sementara itu, aplt Kadis PMD Inhu, Nursisman berjanji akan lebih selektif mengawasi masalah ijazah cakades nantinya. Hal itu dikatakannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Dinas PMD Inhu.
"Jangan sampai kendala-kendala seperti ijazah palsu kemarin itu terjadi lagi. Untuk itu, proses dan tahapan harus benar-benar dilakukan secara matang. Ini harapan saya kepada Dinas PMD dan panitia di lapangan,” ujar anggota Dewan Dapil II ini.
Mulyanto menambahkan, dengan persiapan yang matang pelaksanaan Pilkades bisa berjalan lancar tanpa ada kendala apapun.
“Karena tidak menutup kemungkinan pasti ada kendala. Setelah Pilkades dilaksanakan seperti gugatan-gugatan bagi para cakades yang mungkin merasa dirugikan atau dicurangi,” sebutnya.
Mulyanto juga menyinggung terkait kendala anggaran pelaksanaan Pilkades serentak. Menurutnya, saat rapat dengan Dinas PMD beberapa waktu lalu, alokasi anggaran hanya Rp30 juta per desa.
Kabupaten Indragiri Hulu akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada Agustus 2021 mendatang. Proses dan tahapan pilkades akan diikuti 64 desa.
“Kita berharap dengan persiapan yang matang, pelaksanaan Pilkades bisa berjalan lancar tanpa ada kendala apapun,” ujar Mulyanto. -gus