RIAUIN.COM - Guna membicarakan rencana pembangunan gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Inhu, segenap pengurus LAMR Inhu melakukan silaturahmi ke pimpinan DPRD Inhu, Senin (24/5/2021).
Kedatangan Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Inhu Zulkifli Gani dan Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR Inhu Marwan MR berserta pengurus lainnya disambut Wakil Ketua DPRD Inhu yakni Masyurllah dan Suwardi Ritonga.
Selain bersilaturahmi dan membicarakan pembangunan gedung LAMR Inhu, pertemua itu juga membahas rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) terkait penerapan kebudayaan melayu sekaligus Perda hari jadi Kabupaten Inhu.
“Kami menyambut baik kedatangan Ketua MKA dan Ketua DPH LAMR Inhu berserta pengurus lainnya ke DPRD Inhu. Banyak hal yang kita bahas, termasuk pembangunan gedung LAMR Inhu,” kata Masyurllah, Senin (24/5/2021).
Dihadapan pengurus, Masyrullah meminta agar LAMR Inhu lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan dan menerapkan kebudayaan Melayu di Kabupaten Inhu. Serta mengusulkan kepada pemerintah tentang penerapan pakaian budaya Melayu yang bisa diterapkan oleh masyarakat Inhu sebagai masyarakat adat Melayu.
“Sampai saat ini kita belum bisa menerapan pakaian budaya Melayu dan selain itu kita harus membuat Perda tentang hari jadi Kabupaten Inhu,” ucap mantan Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya ini.
Sementara itu, Suwardi Ritonga menyampaikan, dirinya sangat menginginkan sekali kebudayaan Melayu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berpakaian sampai dengan kegiatan kebudayaan Melayu.
“Kami menghargai betul perjuangan Datuk-datuk dari LAMR Inhu dan mengharapkan tunjuk ajar agar kami mengetahui lebih dalam tentang kebudayaan dan adat istiadat Melayu di Kabupaten Inhu," kata Suwardi Ritonga yang akrab disapa Bang Ucok ini.
Dikatakannya, lebih 350 ribu masyarakat Inhu menggantungkan harapan kepada DPRD dan Bupati Inhu untuk melakukan kegiatan pembangunan secara merata di semua sektor.
“Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur sampai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDA) yang maju dan berkembang,” ungkapnya.
Ketua DPH LAMR Inhu Marwan MR berharap adanya sebuah Perda tentang kebudayaan, adat istiadat Melayu yang dibuat dan disahkan oleh DPRD Inhu.
Hal ini dimaksudkan agar tokoh masyarakat Melayu dan LAMR sendiri bisa terlibat dalam arah kebijakan pembangunan dan pendidikan di Kabupaten Inhu.
Dicontohkan Marwan, dalam bidang pendidikan di Kabupaten Inhu, tokoh masyarakat melayu dan LAMR Inhu sendiri tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan program pendidikan yang diterapkan di sekolah.
“Jika Perda dibuat dan disahkan, maka LAMR Inhu berserta tokoh masyarakat bisa ikut menerapkan kebudayaan Melayu dimulai dari diri sendiri hingga ke sekolah-sekolah,” katanya.--argus.