Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau, Masnur, yang juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi E lainnya, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Sunaryo.
Juru bicara perwakilan para guru, Ali Anwar dan Ramli menjelaskan bahwa permasalahan dasarnya adalah turunnya nilai TPP guru yang sangat drastis yakni sebesar 60% setelah berada dibawah binaan Provinsi. Penurunan nilai yang cukup besar tersebut menciptakan perbedaan antara binaan Kabupaten/Kota, hal tersebut membuat tidak terpenuhinya kebutuhan harian dan keperluan tugas supervisi.
Namun terdapat nilai ‘Khusus’ pada sekolah yang diabdikan oleh guru-guru tersebut dan menjadi poin penting dalam rapat ini, tetapi nilai ‘khusus’ itu juga harus dijabarkan kriterianya. Kriteria ‘khusus’ tersebut akan dikaji juga demi mempertimbangkan sekolah lain agar bisa dianggap adil.
Kriteria ‘khusus’ tersebut juga menjadi solusi bagi guru-guru binaan Provinsi Riau untuk dapat diberlakukan adil sesuai golongannya, dan hal itu juga akan diusulkan ke Dinas Pendidikan namun tetap harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
“Seluruh pegawai dan pemangku kebijakan wajib disejahterakan†tutup Masnur.(Rls/heri)