RIAUIN.COM - Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) menyepakati untuk memprioritaskan keberangkatan jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya sejak Februari 2020.
Nantinya, prioritas ini dipersiapkan jika Pemerintah Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah.
Demikian disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Kementerian Agama, Arfi Hatim, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Arfi meminta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mulai menyusun rencana keberangkatan jamaah umrah tertunda.
Meski demikian, katanya, rencana tersebut tidak perlu mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan terlebih dahulu. Sebab, kepastian keberangkatan masih harus menunggu kebijakan Saudi.
"Hasil pemantauan di lapangan, saat ini ada beberapa PPIU yang sudah menawarkan tanggal keberangkatan dan mencantumkan harga paket umrah. Itu sebaiknya tidak dilakukan dulu. Kita masih menunggu kebijakan Saudi kapan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrahnya," kata dia.
Dikatakan, pihaknya membuka kemungkinan penambahan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jamaah yang tertunda keberangkatannya karena Covid-19.
"Rapat juga membahas kemungkinan adanya penambahan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya," kata Arfi.
Meski demikian, dia tak menyebutkan nominal tambahan biaya tersebut. Ia hanya menjelaskan potensi penambahan itu karena disebabkan kenaikan pajak di Arab Saudi termasuk kebijakan penerapan protokol kesehatan.
"Baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat di Tanah Suci," kata Arfi.
Tak hanya itu, Kemenag dan pihak Kesthuri juga menyepakati agar pihak maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines tidak mempersulit proses pengembalian maupun penjadwalan ulang tiket jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya.
Mereka juga meminta kedua maskapai tersebut tetap menunggu kebijakan dari Saudi untuk kepastian keberangkatan.
"Kami hanya mempersiapkan jadwal keberangkatan. Namun kepastian penerbangan masih menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi," kata GSA Saudi Arabian Airlines Andi Bermawi. - gha