TELUK KUANTAN, Riauin.com - Tahun 2017 ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi memasang target untuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 75 miliar. Namun hingga September ini diperkirakan baru terealisasi sebesar 44 persen.

Untuk mengejar agar target tersebut bisa tercapai 100 persen diakhir tahun nanti, Bapenda Kuansing telah melakukan sejumlah langkah-langkah yang menjadi terobosan guna optimalisasi penerimaan sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai.

"Untuk saat ini kita perkirakan realisasi PAD berkisar 44 persen, untuk itu kita terus lakukan evaluasi dan berupaya membuat langkah-langkah dalam melakukan optimalisasi penerimaan, sehingga di akhir tahun nanti target yang ditetapkan bisa tercapai,"ujar Kepala Bapenda Kuansing, Hendra kepada Wartawan, Senin (18/9/2017) di ruang kerjanya.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan baru-baru ini bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut Hendra, ada beberapa peraturan daerah (Perda) di sejumlah OPD terkait penerimaan ini yang mesti harus dilakukan revisi karena kurang sesuai dengan kondisi terkini, salah satu contoh tentang Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Untuk tarif IMB kita sesuai Perda yang ada saat ini cukup tinggi, sehingga cukup memberatkan bagi masyarakat dalam pengurusannya, makanya kalau Perda ini direvisi, dan tarifnya kita turunkan, minat masyarakat dalam mengurus IMB jadi meningkat, dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan kita, ini salah satu contoh permasalahan yang kita temukan saat evaluasi,"terang Hendra.

Selain merevisi sejumlah Perda kata Hendra, saat ini pihaknya juga sudah membentuk tim yang terus melakukan sosialisasi untuk penerimaan pajak dan restoran.

"Seperti kita tahu, sekarang rumah makan dan restoran di Kuansing pertumbuhannya sangat tinggi, namun pajak rumah makan dan restoran ini belum terkelola dengan maksimal, makanya kita sudah bentuk tim untuk terus melakukan sosialisasi kepada pemilik rumah makan dan restoran bagaimana supaya pajak rumah makan dan restoran ini bisa terkelola dengan baik dan maksimal,"sambungnya.

Selanjutnya langkah lainnya yang sedang dilakukan saat ini papar Hendra, pihaknya juga sudah membentuk tim PBB layanan keliling. "Kita juga sudah bentuk tim PBB layanan keliling, yang sudah membuka layanan ke desa-desa, ini kita bekerjasama dengan pihak Kecamatan. Apabila layanan ini dilakukan secara maksimal, otomatis penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa kita tingkatkan dan ini kita juga sudah berkoordinasi dengan kantor layanan pajak Rengat,"sebut Hendra.

Kemudian juga terkait pajak dari hasil perkebunan, Hendra juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan awal tentang perkebunan di Kuansing.

"Kalau untuk pajak perkebunan sebenarnya kan ditangani langsung oleh pemerintah pusat, dan daerah hanya menerima bagi hasil, namun kita tetap berupaya bagaimana ini juga maksimal, seperti perkebunan milik pribadi yang luasnya lebih dari 25 hektar, itu kan harus mengantongi izin dan dikenakan pajak, ini yang sedang kita data, dan kita sudah surati seluruh camat dan meminta Dinas Pertanian juga melaksanakannya,"ujar Hendra.

Dalam menggesa penerimaan PAD ini sebenarnya seut Hendra, tidak terlepas dari kinerja OPD dan Satker, karena secara teknis OPD dan satker yang menangani langsung."Untuk itu kita terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh satker yang ada bagaimana target PAD kita bisa tercapai,"pungkasnya. (src)