"Para tani dan buruh tani seharusnya menjadi sasaran utama pembangunan. Proses pembangunan itu konsep semulanya adalah mensejahterakan yang tak sejahtera, bukan malah sebaliknya, yang sejahtera menjadi tak sejahtera," kata Edyanus.
Menurutnya, anggaran daerah selama ini banyak didominasi oleh pokok pikiran eksekutif dan legislatif, yang sebenarnya tak berkaitan dengan kebutuhan pembangunan. Itu lebih kepada hasrat keinginan masyarakat, walau bukan untuk perbaikan kesejahtaraan masyarakat. Misalnya, pembangunan-pembangunan yang ternyata tak dibutuhakan, sehingga masyarakat terjebak sendiri.
"Pemerintah seharusnya berupaya menyesuaikan daya beli masyarakat, agar margin keuntungan jangan terlalu timpang. Pemerintah harus bisa mengajak importir berbagi dengan petani, sehingga bisa diarahkan untuk lebih berkeadilan dengan memberikan harga yang lebih memadai kepada para petani," kata Edyanus lagi.
Menurutnya, hal lain yang harus dilakukan pemerintah adalah melobi pihak bank bagi masyarakat berkebun plasama yang meminjam, agar bisa dijadwalkan kembali pembayaran hutang. Sehingga ada restruktur kembali hutang tersebut dan bisa diperkecil hutangnya.
"Soal kemiskinan, ini bukti bahwa strategi pembangunan yang diterapkan di Riau tidak tepat. Sehingga tak mampu menerapkan kesejahtaraan masyarakat untuk lebih baik. Perlu kajian mendalam, agar di wilayah kabupaten dibuat strategi pembangunan yang diarahkan untuk memunculkan multiplayer efek bagi masyarakat," cakapnya lagi.
Seperti diberitakan wartawan sebelumnya, turunnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan sejumlah komoditas lainnya menyebabkan penduduk miskin di Riau tahun 2018 meningkat sebanyak 4.010 jiwa dibanding tahun 2017.
Ahmad Hijazi mengatakan, di tahun 2017 ada sebanyak 496.390 jiwa penduduk miskin di Riau. Sedangkan di tahun 2018 bertambah menjadi 500.400 jiwa, sehingga ada peningkatan sebanyak 4.010 jiwa.(int/nol)