"KPU harus independen. Jangan menjadi alat politik," ujar Koordinator Jaringan Kedaulatan Rakyat (Jangkar), Doni Herman.
Apabila tuntutan mereka tak dipenuhi KPU, maka massa Jangkar, pihaknya menuntut KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk mengganti seluruh komisioner yang ada.
"Jika tuntutan kami ini tidak digubris, kami akan melakukan gelombang unjukrasa ampai arogansi dan penyalahgunaan wewenang komisioner KPU Peknbaru dihentikan," tukas Doni lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Kota Pekanbaru masih menelaah surat rekomendasi Panwaslu Kota terkait hasil cek kesehatan SUA yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak berhalangan tetap untuk maju sebagai bakal calon Cawawako mendampingi Dastrayani Bibra atau akrab disapa Ide sebagai balon walikota.
"Rekomendasi Panwas itu wajib kita tindak lanjuti. Jadi kita setelah menerima surat dari Panwas, pada saat itu juga KPU Pekanbaru menindaklanjutinya,'' kata Amiruddin Sijaya, Ketua KPU Pekanbaru saat dihubungi riauterkinicom, Rabu malam (5/10/16) lalu.
Ditambahkan Amiruddin, surat rekomendasi itu dibahas oleh komisioner KPU Pekanbaru mulai pukul 19.30 WIB hingga subuh tadi, pukul 05.00 WIB. Maksud tindaklanjut itu, terang dia, di antaranya dengan melakukan pengkajian, telaah, pendalaman, mencari bahan bahan rujukan yang lain serta konsultasi kepada pihak pihak yang dianggap bisa membantu dalam hal menindaklanjuti rekomendasi tersebut. (red)