RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memastikan penyesuaian anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak akan mengganggu program layanan dasar masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Riau saat agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum delapan fraksi, Kamis (24/9/2026).
Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi menjelaskan bahwa penyesuaian belanja daerah tetap diprioritaskan untuk menjaga kestabilan sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
"Sesuai RPJMD 2025-2029, prioritas pembangunan dikhususkan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu," ujar Syahrial Abdi di Ruang Paripurna DPRD Riau.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan juga diarahkan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dampak kebijakan anggaran dapat dirasakan langsung oleh warga.
"Perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi perubahan angka, melainkan harus meningkatkan kualitas kebijakan demi kepentingan masyarakat Riau secara keseluruhan," kata Syahrial Abdi.
Dalam merespons pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemprov Riau menegaskan bahwa setiap rupiah penambahan anggaran harus dilandasi payung hukum dan sasaran yang terukur.
"Pemerintah Provinsi Riau sependapat bahwa setiap penambahan anggaran rupiah harus memiliki dasar hukum yang jelas, alasan yang kuat, sasaran yang terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan," tutur Syahrial Abdi.
Menjawab masukan dari Fraksi PKS, PAN Plus, dan Gerindra, Pemprov Riau menjadikan momen APBD Perubahan ini untuk mendorong transparansi serta menggerakkan roda perekonomian daerah melalui penguatan sektor produktif.
"Pemerintah daerah sepakat bahwa perubahan APBD 2026 dialokasikan secara realistis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat serta menjaga kepercayaan publik," ucap Syahrial Abdi.
Sektor pemberdayaan ekonomi warga juga menjadi sorotan saat menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat. Pemprov Riau berkomitmen memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal agar bantuan yang disalurkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi.
"Dengan demikian UMKM diharapkan semakin mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan perekonomian Provinsi Riau secara inklusif dan berkelanjutan," terangnya.
Mengenai aspek pendapatan dan efisiensi belanja yang dikritisi Fraksi PKB dan Nasdem, Pemprov Riau menyatakan terus melakukan optimalisasi penerimaan daerah, termasuk memperketat pengawasan penyaluran BBM guna mencegah kebocoran PBBKB. Pemerintah daerah juga berjanji mengendalikan belanja agar tidak menimbulkan beban kewajiban di akhir tahun anggaran.
"Dilakukan pengendalian secara terukur untuk memastikan tidak menimbulkan kewajiban yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun nanti. Pelaksanaan belanja juga diprioritaskan pada program yang telah siap dilaksanakan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," tegas Syahrial Abdi.
Pemprov Riau berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD-P 2026 bersama DPRD Riau dapat selesai tepat waktu dalam semangat kemitraan yang harmonis. (Bil)