RIAUIN.COM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau mendapatkan suntikan ruang fiskal baru senilai Rp 45 miliar. Kelonggaran anggaran ini terjadi setelah pembiayaan konsumsi untuk tujuh sekolah berasrama milik pemerintah daerah diambil alih oleh program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah Provinsi Riau kini tengah merancang pengalihan dana efisiensi tersebut untuk membiayai sejumlah program pembangunan daerah yang sempat tertunda akibat keterbatasan fiskal.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau Supriyadi mengungkapkan bahwa pengalihan beban anggaran ini menjadi angin segar bagi postur keuangan daerah. Sebelumnya, pemerintah provinsi harus mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah setiap tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan para siswa di sekolah-sekolah kejuruan dan berasrama.
"Nilai efisiensinya sangat signifikan untuk daerah. Atas arahan dari Plt Gubernur, kami bergerak cepat mendukung penuh integrasi ini agar ruang fiskal daerah menjadi lebih fleksibel dan bisa dialokasikan ke sektor prioritas lain," ujar Supriyadi di Pekanbaru, Selasa (23/6/2026).
Adapun tujuh lembaga pendidikan yang anggarannya kini terintegrasi dengan program pusat tersebut meliputi SMA Plus, SMA Pintar, SMA Olahraga, SMK Perikanan, SMK Pertanian, dan Sekolah Kejuruan Olahraga. Selain meringankan beban APBD, pasokan dana yang langsung mengalir ke satuan pelayanan di sekolah-sekolah ini diyakini mampu menstimulasi perputaran ekonomi di tingkat tapak.
Di sisi lain, kebijakan baru ini sempat memicu kekhawatiran terkait potensi penurunan pendapatan retribusi dari sektor kantin sekolah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan skema mitigasi berupa pemberdayaan pengelola kantin agar tidak kehilangan mata pencaharian.
Supriyadi menambahkan, skema yang disiapkan mengacu pada arahan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang. Cetak biru kebijakan ke depan akan mengonversi kantin-kantin sekolah tersebut menjadi dapur umum atau alternatif unit produksi untuk program Makan Bergizi Gratis.
Melalui pola kemitraan ini, pemerintah provinsi optimistis program strategis pusat tidak hanya meringankan beban anggaran daerah, tetapi juga mampu menggerakkan ekosistem UMKM di sekitar lingkungan sekolah. Sinergi ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi makro yang dihadapi Riau saat ini. (Bil)