"Karena saya lihat potensi di sektor ini cukup besar, dan banyak produk laut yang pergi ke semberang (Malaysia dan Singapura, red) tidak memakai dokumen dan izin," kata Gubri, Kamis (9/11/2017).
Karena itu, gubernur Riau meminta agar kondisi tersebut ke depan dapat ditertibkan dengan cara kerjasama semua pihak terkait seperti kabupaten dan kota, TNI AL, Polair dan pihak terkait lainnya yang memiliki wewenang menjaga laut.
Sementara itu, Kepala Diskanlut Provinsi Riau Herman Mahmud, mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mencari regulasi mengenai pajak ikan. Selain itu pihaknya juga akan mengoptimalkan perizinan di sektor perikanan.
"Sejauh ini Balai Benih Ikan (BBI) masuk PAD, misalnya saja BBI di Kampar.‎ Makanya kita akan garap PAD disektor perikanan lainnya seperti perizinan," pungkasnya.(Adv, nol)