RIAUIN.COM - Puluhan massa yang terdiri dari sejumlah elemen di Kota Dumai mendatangi Gedung DPRD di Jalan Perwira, Rabu (3/3/2021).
Massa menuntut hak masyarakat Kota Dumai terkait pengelolaan Blok Rokan yang tahun ini akan dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Sekitar pukul 9.30 WIB pagi, rombangan massa mendatangi Gedung DPRD Kota Dumai dan disambut oleh sejumlah wakil rakyat.
Dalam pertemuan tersebut tampak sejumlah tokoh-tokoh masyarakat Dumai seperti Ahmad Joni Marzainur, Budi Agus (inisiator), Panglima LLMB Danil, Irham Hadi, Zainal (LKMD).
Di hadapan anggota DPRD, Budi Agus menyebutkan, Kota Dumai terkesan dijadikan tumbal untuk meraih kepentingan tertentu.
Selama ini, masyarakat Dumai selalu diperlakukan sebagai anak haram oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat, khususnya terkait sumber penghasilan hasil bumi di Riau ini, karena tidak diikutsertakan.
"Mungkin Gubernur perlakukan Dumai sebagai kota haram dan tak perlu diperjuangkan. Gubernur lupa bahwa Dumai adalah tempat pengolahannya, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat Dumai lebih parah, sementara hasil yang didapat tak ada," tegas Budi.
Panglima Laskar LLMBR Dumai Danil juga menyebutkan hal senada. Dia menilai, selama ini perlakuan terhadap Kota Dumai sunguh mengores perasaan orang Melayu di Dumai .
Pasalnya, masyarakat Dumai adalah masyarakat yang tahu adab dan adat, namun apabila diperlakukan sebagai anak haram maka ini menjadi sesuatu yang terburuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Oleh karenanya, kami siap memperjuangkan sampai detik darah pengahabisan. Kami LLMB siap berjuang sampai detik-detik darah pengahabisan, jika Dumai Diperlakukan sebagai anak haram di mata Gubernur Riau," tegas Danil.
Ketua DPRD Dumai berjanji untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau.
"Apa yang menjadi tuntutan masyarakat Dumai ini segera kita teruskan ke Gubernur, DPRD Riau dan juga tokoh Dumai yang ada di Jakarta," jelasnya.--edi.