Berbekal hasil kongres inilah lanjutnya, utusan masyarakat Riau datang menghadap menteri dalam negeri dengan hasrat mulia guna memberikan sesuatu yang terbaik bagi negeri Melayu dengan menyampaikan kebulatan tekad untuk membentuk provinsi Riau.

Akhirnya, pada tanggal 9 Agustus 1957 presiden republik Indonesia Soekarno di Denpasar Bali menandatangani Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.

"Alhamdulillah pada tahun ini presiden republik Indonesia pada tanggal 25 Juli 2022 telah menandatangani undang-undang nomor 19 tahun 2022 tentang provinsi Riau di mana undang-undang tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan daerah saat ini," katanya. 

Sejatinya, sejarah selalu menyimpan sukacita tentang kegemilangan dan dukacita tentang harapan akan mimpi dan cita-cita mulia yang dihadapkan pada kenestafaan. Karena itu, bagi kita yang pada masa ini mampu menjadikan sejarah sebagai cermin maka kita akan semakin berdaya untuk memberi makna pada negeri ini dengan kemampuan yang kita miliki.

Sebagai negeri yang dianugerahi kebudayaan dan sumber daya alam yang berlimpah sebutnya, maka kesyukuran harus di senantiasa diiringi dengan perbuatan yang berarti sehingga Riau bertamadun dengan melayunya dengan segenap kebudayaan dan keberagamannya menuju kemaslahatan bagi masyarakat.

Provinsi Riau menjadi salah satu pusat perekonomian di pulau Sumatera. Pesatnya pembangunan di provinsi Riau telah kita rasakan bersama, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik sebesar 4,88 persen pada triwulan ll tahun 2022.

Untuk realisasi investasi, provinsi Riau berhasil meraih peringkat ke-5 nasional dengan nilai investasi pada tahun 2021 sebesar Rp53,02 triliun. Adapun untuk tahun 2022 telah ditetapkan target sebesar Rp60,46 triliun kepada provinsi Riau. 

"Alhamdulillah realisasi investasi sampai dengan triwulan 2 Januari hingga Juni 2022 telah mencapai 73,41 persen dari target Rp60,46 triliun dengan nilai realisasi investasi Rp44,4 triliun dan peringkat ke-5 secara nasional dengan sarapan tenaga kerja sebanyak 32.385 orang," jelasnya. 

Keunggulan provinsi Riau juga dapat dilihat dari produk domestik bruto (PDRB) terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 5,22 persen terhadap PDB nasional. Kemajuan ekonomi ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Riau sejalan dengan perkembangan perubahan Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah.

Disamping itu, indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 sebesar 72,94 poin kategori tinggi atau peringkat ke-7 nasional demikian pula hal ini dengan tingkat pengangguran terbuka provinsi Riau sebesar 4,40 persen per Februari 2022 lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,83 persen. Tingkat kemiskinan di provinsi Riau juga menurun yaitu sebesar 6,78 persen pada bulan Maret 2022 dibanding dengan bulan yang sama pada tahun 2021 sebesar 7,12 persen.

Sementara terhadap penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di provinsi Riau, pemerintah provinsi Riau pada tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran melalui OPD terkait dan melalui bantuan keuangan khusus sebesar Rp20 juta pada setiap desa se provinsi Riau.

Pemprov juga telah mengelokasikan dana operasional posyandu sebesar Rp8 juta di setiap desa di Riau serta mengalokasikan dana untuk pelatihan kewirausahaan bagi pemuda-pemudi yang ada di desa sebesar Rp8 juta untuk membangun semangat kewirausahaan di kalangan pemuda.

Wabup menambahkan, perkembangan kemajuan provinsi Riau ditentukan kemajuan desa. Dimana, sebelum adanya program bantuan keuangan khusus kepada desa, jumlah desa mandiri di provinsi Riau tahun 2019 hanya sebanyak 10 desa, desa maju sebanyak 163 desa, berkembang sebanyak 951 desa, desa tertinggal sebanyak 422 desa dan desa sangat tertinggal 45 desa.

"Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 setelah adanya program bantuan keuangan khusus kepada desa, jumlah desa mandiri sebanyak 159, desa maju sebanyak 517, desa berkembang sebanyak 805, desa tertinggal menurun menjadi sebanyak 87 desa dan desa sangat tertinggal menurun menjadi 24 desa," paparnya. 

Untuk itu tambahnya, Gubernur Riau menyampaikan ucapan terimakasih kepada unsur Forkopimda Provinsi Riau dan seluruh Kabupaten Kota, DPRD Riau dan Kabupaten  kota, seluruh OPD, intansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, OKP, Ormas dan seluruh unsur lainnya yang telah bahu membahu dalam memajukan Provinsi Riau. -rls