Rabu, 01 April 2020
Follow Us ON :
 
 
| Dewan Minta Pemprov Riau Serius Sikapi Pemulangan TKI | | Bikin keramaian Tidak Boleh, Wanita Meranti ini Antar Barang Sembako dirumah Nenek Geja | | 30 Anggota DPRD Meranti Sepakat Sumbangkan Gaji Bulan April Untuk Penanganan Covid-19 | | 33 PDP di Riau Sudah Dipulangkan dan Sehat | | Pemprov Riau Berencana Alokasikan Rp160 Miliar Tangani Corona | | 4 Hari, PKK Rangsang Barat Buat Ribuan Masker
 
Dipecat Dari Komisioner KPU, Evi Novida Ginting akan Gugat DKPP ke PTUN
Kamis, 19-03-2020 - 19:42:50 WIB

TERKAIT:
 
  • Dipecat Dari Komisioner KPU, Evi Novida Ginting akan Gugat DKPP ke PTUN
  •  



    Evi Novida Ginting Manik menyebut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang mencopotnya dari jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI cacat hukum. Ada sejumlah hal yang dia soroti.

    Evi menilai Putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2019 tidak sesuai Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 yang mewajibkan pengambilan keputusan minimal dihadiri lima orang. Sementara sidang hanya dihadiri empat orang anggota.

    "Putusan DKPP nomor 317 tahun 2019 ini hanya diambil oleh empat orang majelis DKPP. Putusan ini cacat hukum akibatnya batal demi hukum dan semestinya tidak dapat dilaksanakan," kata Evi dalam jumpa pers yang disiarkan akun Facebook KPU Republik Indonesia, Kamis (19/3).

    Dia juga mengatakan gugatan kasus itu telah dicabut oleh pengadu Hendri Makaluasc pada sidang DKPP RI tanggal 13 November 2019. Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

    Evi lalu menganggap DKPP RI hanya memiliki kewenangan secara pasif mengadili pelanggaran kode etik. Menurutnya kasus itu seharusnya telah selesai saat Hendri menarik aduannya.

    "Artinya DKPP tidak bisa melakukan pemeriksaan etik secara aktif bila tidak ada pihak yang dirugikan dan mengajukan pengaduan pelanggaran etik," tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, ia mengaku tak pernah mengintervensi KPU Kalimantan Barat untuk melakukan perubahan suara. Ia hanya mengambil keputusan saat ada perbedaan putusan sengketa hasil pemilu antara Bawaslu RI dengan Mahkamah Konstitusi.

    Berpegangan pada UU Pemilu, Evi saat itu lalu meminta KPU Kalimantan Barat merujuk pada putusan sengketa pemilu yang telah ditetapkan oleh MK.

    Evi menyatakan tidak terima dengan putusan DKPP RI yang mencopotnya dari jabatan Komisioner KPU RI. Karenanya, ia akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    "Saya akan mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan Putusan DKPP nomor 317/PKE/DKPP/X/2019 tanggal 18 maret 2020. Dalam gugatan tersebut saya akan menyampaikan alasan-alasan lainnya agar pengadilan dan publik dapat menerima apa yang sudah dialami oleh saya," ungkap Evi.

    Sebelumnya, DKPP RI memutus Evi Novida Ginting bertanggung jawab dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik terkait pemilihan anggota legislatif Provinsi Kalimantan Barat Pemilu 2019.

    DKPP memecat Evi dari jabatan sebagai Komisioner KPU RI. Lima komisioner lainnya, Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Aziz, dan Hasyim Asyari diberi sanksi berupa peringatan keras terakhir.(nal)




     
    Berita Lainnya :
  • Dipecat Dari Komisioner KPU, Evi Novida Ginting akan Gugat DKPP ke PTUN
  •  
    Komentar Anda :

     
    Indeks Berita +
    01 Dewan Minta Pemprov Riau Serius Sikapi Pemulangan TKI
    02 Bikin keramaian Tidak Boleh, Wanita Meranti ini Antar Barang Sembako dirumah Nenek Geja
    03 30 Anggota DPRD Meranti Sepakat Sumbangkan Gaji Bulan April Untuk Penanganan Covid-19
    04 33 PDP di Riau Sudah Dipulangkan dan Sehat
    05 Pemprov Riau Berencana Alokasikan Rp160 Miliar Tangani Corona
    06 4 Hari, PKK Rangsang Barat Buat Ribuan Masker
    07 Jumlah ODP di Rohil Bertambah 1705 Orang, Pemerintah Lakukan Semprot Disenfektan
    08 Pemkab Kampar Gelar Musrenbang Secara Online
    09 PW Muhammadiyah Riau Bentuk Satgas Penanggulangan Covid-19
    10 Kecamatan Bandar Petalangan Semprot Disinfektan Massal
    11 Lurah Kerumutan Semprot Disinfektan di Pasar Kopau
    12 Jokowi Tolak Permintaan Anis Baswedan Buat Karantina Jakarta
    13 731 WNI Status ODP Terjebak Lockdown di India
    14 DPRD Riau Siap Bantu UKM yang Dipaksa Debt Collektor Bayar Cicilan
    15 Antisipasi Wabah Corona, Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan
    16 Darurat Sipil Lahir Menumpas Pemberontak, Bukan untuk Virus
    17 Warga Simalingkar Medan Tolak Jenazah Positif Corona
    18 Polri Tunggu Arahan Presiden soal Darurat Sipil Corona
    19 Pemko Kaji Penerapan Jam Operasional Mall dan Pusat Perbelanjaan
    20 Jalan Disemprot Disinfektan, Bupati Rohil Minta Warga Cegah Corona dengan Tetap di Rumah
    21 3.802 Personel Dan 218 Unit Kendaraan Penyemprot Diterjunkan Serentak, Untuk memutus Rantai Penyebaran Covid-19 Di Riau
    22 Gubri Pimpin Pelapasan Tim Penyemprotan Disinfektan
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2018 PT. RIAU INTI MEDIA, All Rights Reserved