Bapenda Riau Akui Potensi Retribusi di OPD Belum Tergali Optimal

PEKANBARU, Riauin.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau mengakui masih ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali maksimal di sektor retribusi.

Sedangkan untuk sektor pajak sejauh ini klaim tergetnya sudah on progres. Hal ini karena pajak sudah ada aturan baku, sehingga tinggal menagih kepada wajib pajak.

Demikian disampaikan Kepala Bapenda Riau, Indra Putra Yana kepada wartawan, Sabtu (8/9/2018) di Pekanbaru.

Dia mengatakan dalam penggalian potensi PAD pihaknya bekerja  bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku.

"Banyak pun potensi kalau aturan tidak membolehkan kita tak bisa jalankan. Di Bapenda itu potensi PAD pajak dan retribusi. Kalau pajak on progres, namun kalau retribusi kita coba gali dan optimalkan. Memang masih ada, tapi kalau dikatakan banyak tidak juga," katanya.

Indra menyampaikan PAD sektor retribusi yang belum optimal misalnya retribusi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum intensif melakukan perhitungan-perhitungan tarif.

"Ya misalnya sewa gedung, sewa kantor dan sewa sarana olahraga dan lainnya. Itu kan tarifnya tak terlalu tinggi, tentu ini perlu penyesuaian di Perda baru," ujarnya.

Sedangkan untuk pajak sendiri, pihaknya terus menagih wajib pajak yang belum bayar segera membayar pajak. Hal ini untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak.

"Banyak wajib pajak belum bayar, tapi kita tak bisa memaksa, kalau mengimbau iya. Karena kalau orang tak bayar pajak tak ada hukumannya, misalnya kalau mobil tak bayar pajak, kita tak bisa menahannya tapi kita hanya bisa mengimbau," tukasnya.

Diberikan sebelumnya, saat DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 dari sisi pendapatan masih ditemui potensi pajak yang belum digaji secara optimal.

Karena itu, Dewan minta agar Bapenda Riau untuk terus menjemput bola potensi pajak dengan turun ke lapangan untuk melihat, cari dan tagih semua yang berpotensi untuk pendapatan daerah. (int/nol)