Meski Tim Transisi Dilibatkan, RKPD 2019 Tetap Mengacu ke RPJMD


Jumat, 27 Juli 2018 - 08:25:32 WIB
Meski Tim Transisi Dilibatkan, RKPD 2019 Tetap Mengacu ke RPJMD
PEKANBARU, Riauin.com - Rencana tim Gubernur Riau terpilih untuk membentuk transisi hingga kini masih belum ada kejelasan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Sumiyanti, mengatakan bahwa untuk saat ini, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 sudah selesai disusun.

"RKPD disusun sesuai dengan RPJMD yang berlaku lima tahun hingga 2019. Jadi memamg saat ini visi misi gubernur terpilih tidak bisa langsung masuk di tahun anggaran 2019," sebut Sumiyanti pada Kamis (26/7/2018).

Politisi Partai Golkar ini menerangkan bahwa kemungkinan visi misi tersebut baru bisa diterapkan di 2020 ketika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru akan disusun.

"Dalam menyusun APBD, kita tentu mengacu pada RPJMD, tidak bisa melenceng dari sana," ungkap Sumiyanti.

Untuk mengantisipasi program daerah agar sesuai dengan visi-misi gubernur terpilih, maka bisa dilakukan dengan cara revisi RPJMD. Namun untuk melakukannya harus diusulkan oleh gubernur saat ini.

"Ketentuannya sudah ada, jadi harus mengacu ke sana," pungkas Sumiyanti.

Sebelumnya, rencana pembentukan tim transisi yang bertugas melakukan sinkronisasi program gubernur saat ini dengan gubernur terpilih makin santer dibicarakan. Terlebih saat ini Gubernur Riau terpilih, Syamsuar, sudah mengantongi SK penetapan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau.

Ketua Koalisi Riau Bersatu, Tengku Zulmizan, menyatakan dengan adanya SK tersebut maka pihaknya akan intens menjalin komunikasi dengan Pemprov Riau agar dilibatkan dalan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) membahas APBD 2018.

"Tim ini nanti akan mengsingkronkan program yang direncanakan oleh Gubernur Riau saat ini dan akan dilaksanakan oleh gubernur terpilih nanti di 2019," ujar Zulmizan pada Rabu (25/7/2018).

Zulmizan menyampaikan juga bahwa kewenangan pembahasan dan pengusulan program ke DPRD Riau merupakan kewenangan Andi Rachman selaku gubernur saat ini. Namun demikian ia berharap Andi mau melibatkan Syamsuar karena butuh keselarasan program antara penyusun dan pelaksana nantinya.

"Memang ini yang berwenang menyusun kan Pak Andi, tapi sepatutnya yang akan melaksanakannya nanti juga harus dilibatkan. Karena masyarakat menginginkan di 2019 nanti program yang dijanjikan Pak Syamsuar langsung berjalan," sebut Zulmizan.

Untuk tim tersebut nantinya akan berisikan unsur tim pemenangan, kalangan profesional dan akademisi. "Kita akan bangun komunkasi, untuk formasi nantinya akan kita bahas dulu sesuai kebutuhan Pak Syamsuar," tutup Zulmizan. (int/nol)