PEKANBARU, Riauin.com - SKK Migas Perwakilan Sumbagut bekerja sama dengan
Pemprov Riau melaksanakan Workshop RTRW Provinsi Riau kepada KKKS
Wilayah Riau pada tanggal 25 Juli 2018 di Pekanbaru dengan Narasumber
dari BAPPEDA Riau, Dinas ESDM Riau, SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan
KKKS PT. CPI.
Workshop RTRW Provinsi Riau ini sangat dibutuhkan
oleh KKKS Wilayah Riau agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas
sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
Kepala
Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut, Hanif Rusjdi, menyampaikan bahwa
pembuatan RTRW Riau telah melalui proses yang panjang, dimana SKK Migas
secara aktif berkoordinasi dengan Pemprov Riau, DPRD Riau dan Kemendagri
agar kegiatan eksplorasi dan Eksploitasi KKKS bisa berjalan dengan
lancar dan sesuai target. Target produksi migas dalam APBN tahun 2018
sebesar 800 ribu bopd dimana 35 persen nya ditargetkan di KKKS Riau.
"Alhamdulillah,
Perda RTRW Riau No. 10 tahun 2018, sudah mengakomodir kepentingan Migas
karena memberikan ruang di seluruh provinsi Riau sebagai mana yang
diatur dalam pasal 34," ungkap Hanif Rusjdi.
Kabid Infrastruktur
dan Kewilayahan BAPPEDA Provinsi Riau, Purnama Irwansyah, memberikan
sosialisasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Riau 2018 - 2038. Pemprov Riau sangat memperhatikan
kegiatan untuk bidang energi dan kepentingan umum, seperti kegiatan
Migas. Dalam batang tubuh sudah diatur pasal-pasal untuk mengakomodir
kegiatan Migas dimana kegiatan ini tersebar di seluruh Provinsi Riau.
"Kegiatan
Migas sudah diatur tersebar di Provinsi Riau, jadi sesuai Perda ini
bisa dilaksanakan dimana aja di wilayah Provinsi Riau dan sesuai dengan
Wilayah Kerja yang diberikan oleh Pemerintah,"ungkap Purnama.
"Alhamdulillah ini sosialisasi pertama yang membahas Perda No. 10 tahun 2018, yang diinisiasi oleh SKK Migas,"lanjutnya.
Dinas
ESDM Provinsi Riau selaku instansi teknis selalu mendukung dan
berkoordinasi aktif dengan SKK Migas dan KKKS, karena kegiatan ini
merupakan kegiatan Pemerintah yang akan mendukung APBN dan juga APBD
Riau.
Dalam kesempatan tersebut, KKKS PT. CPI yang diwakili
Manajer PSN dan Kehutanan, Hidayatsyah juga memberikan gambaran terkait
hambatan yang dialami KKKS sebelum RTRW ini ditetapkan dan tantangan ke
depan untuk memenuhi target Produksi yang ditetapkan Pemerintah yang
memerlukan dukungan dari BAPPEDA Riau dalam hal penerbitan kesesuaian
tata ruang.
"Dengan dilaksanakannya Workshop ini, SKK Migas
berharap dengan dukungan Pemprov Riau ini, KKKS segera menyelesaikan
komitmen-komitmen eksplorasi dan eksploitasi sehingga target sesuai APBN
dapat tercapai, " ungkap Haryanto, Kepala Departemen Humas SKK Migas
Perwakilan Sumbagut.(rilis)