Solusi Gaji Guru Komite, Pangkas Dana Perjalanan Dinas Pegawai

PASIRPANGARAIAN, Riauin.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Alpasirin S.IP, M.IP, mengaku miris mendengar gaji guru honor dan guru komite sekolah masih sangat kecil.

Menurut politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, gaji guru honor dan guru komite sekolah sebenarnya bisa dibayar dari dana APBD Rohul, namun pemerintah daerah harus berhemat anggaran, salah satunya memangkas dana yang tidak penting, seperti perjalanan dinas anggota DPRD Rohul dan pejabat di lingkungan Pemkab Rohul.

"Pemerintah harus berhemat. Mengurangi perjalanan dinas,‎ mengurangi biaya-biaya yang tidak penting sama sekali yang tidak terkait untuk kesejahteraan rakyat," jelas Alpasirin usai sebagai narasumber di acara pengukuhan pengurus Forum Guru dan Pegawai Honor Sekolah Negeri Pendidikan Dasar (FGPHSND) Kabupaten Rohul di Gedung Wanita Pasirpangaraian, Ahad (21/1/2018).

"Misalnya, berapa banyak hari ini mobil dinas yang tidak digunakan di dinas itu juga harus dihemat anggarannya, karena akan mengeluarkan biaya perawatan," tambahnya.

Bicara kesejahteraan rakyat, termasuk terkait gaji guru honor dan guru honor komite, diakui Alpasirin, tidak ada yang tidak bisa. Pemerintah harus bisa membuat regulasi.

"Tidak mungkin guru honor dan guru komite ini tidak diperjuangkan, harus diperjuangkan, sebagai tanggungjawab pemimpin daerah," kata Alpasirin.

"Kalau di daerah ini kesejahteraan (guru) yang kita perjuangkan. Jangan perjalanan dinas DPRD dan perjalanan dinas pemerintah yang diperbesar, pangkas perjalanan dinas itu buat ke sana," tegasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Alpa ini, bila pemerintah serius dalam memperjuangkan nasib guru honor dan guru komite maka harus berhemat dana perjalanan dinas yang tidak penting.

"Karena menurut hemat saya, ‎gaji sekarang ini memang nggak wajar. Pemerintah dan DPRD (Rohul) harus menjadikan ini skala prioritas utama," tambahnya.‎

Ia mengatakan ketika regulasi dibuat dan pemetaan sudah dilakukan‎, maka Pemda tinggal menetapkan besaran gaji guru honor dan guru komite, sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau minimal punya standar kelayakan.

"Sejuta atau sejuta dua ratus per bulan sudah lumayan walau belum mencukupi," kata alumni Universitas Indonesia, Jakarta.

Alpa mengungkapkan gaji guru honor komite saat ini bekisar antara Rp 200 ribu‎ sampai Rp 300 ribu per bulan. Honor beragam, karena tergantung banyaknya jumlah siswa di sekolah.‎

Alpasirin menyarankan pemerintah daerah membuat pemetaan, memverifikasi kembali data terkait seluruh guru honor yang ada di Kabupaten Rohul.‎

"Kemudian setelah itu baru menentukan sikap pemerintah, mulai besaran gaji (guru honor dan guru komite)," ‎sarannya.

Selain itu, Alpasirin me‎ngakui sejak dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Rohul, sudah sekira 50 sekolah dikunjunginya, baik sekolah yang ada di daerah pemilihan (Dapil) 1 merupakan basisnya, dan bukan Dapilnya seperti di Kecamatan Tambusai Utara, sekolah di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan, dan lainnya.

Dari kunjungannya tersebut, Alpasirin mengaku miris, karena ada sejumlah yang sekolah terpaksa menyekat satu ruangan kelas belajar menjadi dua kelas, karena kekurangan ruang kelas belajar atau RKB.(int/nol)


sumber: riauterkini