Pemprov Riau Minta Tambahan Kuota Bantuan Rumah Swadaya ke Pusat

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengajukan usulan penambahan alokasi bantuan perumahan kepada pemerintah pusat seiring upaya percepatan perbaikan hunian masyarakat di daerah tersebut. Langkah ini diambil guna memperluas akses warga terhadap rumah yang layak huni.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (8/10/2026).

“Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujar SF Hariyanto.

Guna mengejar target pembangunan, Pemprov Riau rutin menggelar evaluasi bersama instansi teknis, pemerintah kabupaten dan kota, Badan Pertanahan Nasional, sektor perbankan, hingga pihak pengembang. SF Hariyanto menyebut langkah ini penting untuk mengurai berbagai kendala di lapangan, khususnya pada skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya maupun skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

“Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS,” kata SF Hariyanto.

Pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel meminta seluruh pemerintah daerah di Riau segera menyelesaikan sisa target pekerjaan yang masih berjalan.

“Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon seluruh kabupaten dan kota dilibatkan agar program penyelesaian dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda,” tutur Didyk Choiroel.

Didyk Choiroel menambahkan, kesiapan data dan kelengkapan dokumen dari daerah sejak tahap awal pengusulan akan mempermudah proses verifikasi untuk alokasi program mendatang.

“Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada tahun 2027 akan jauh lebih cepat. Oleh karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan,” kata Didyk Choiroel. (Bil)