Ancam 1.248 Hektare Kebun Kelapa, Pemprov Riau dan Pemkab Inhil Fokus Tangani Abrasi Kuala Selat

RIAUIN.COM - Abrasi parah sepanjang 1.248 hektar yang merusak kebun kelapa warga Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, menjadi fokus utama penanganan wilayah pesisir oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penanganan darurat dan jangka panjang kini tengah diselaraskan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, mengungkapkan bahwa abrasi telah mematikan mata pencaharian utama masyarakat pesisir tersebut. Ia menegaskan perlunya langkah konkret penahan gelombang sebelum pemulihan lahan dilakukan.

"Di Kuala Selat terdapat sekitar 1.248 hektare wilayah yang terdampak abrasi dan kondisi tersebut membuat kebun kelapa masyarakat tidak lagi produktif. Karena itu, kita mengusulkan pembangunan pemecah gelombang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanggul dan penanaman mangrove agar daratan dapat kembali terbentuk dan kebun kelapa masyarakat bisa dipulihkan," ujar Herman saat Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat secara virtual di Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026).

Herman menambahkan bahwa intervensi dari pemerintah pusat sangat krusial mengingat skala kerusakan yang terus meluas.

"Kami berharap pembangunan pemecah gelombang dan tanggul dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS yang ada di Provinsi Riau. Setelah kondisi pesisir lebih terlindungi, penanaman mangrove dan pemulihan kebun kelapa masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal," kata Herman.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa penyelesaian masalah abrasi Kuala Selat akan dijadikan percontohan penataan kawasan pesisir di wilayah Riau. Pemerintah provinsi berkomitmen mengawal seluruh usulan daerah agar direalisasikan oleh kementerian terkait.

"Seluruh usulan yang pernah disampaikan secara berjenjang, baik sesuai kewenangan bupati, provinsi maupun yang perlu ditingkatkan sampai ke pemerintah pusat, akan terus kita dorong. Karena itu, kami berterima kasih atas inisiatif untuk mengonsolidasikan usulan tersebut dengan beberapa kementerian," kata Syahrial Abdi.

Menurut Syahrial Abdi, jika penanganan abrasi dan penataan lingkungan di Kuala Selat berhasil, pola serupa akan diterapkan di desa-desa pesisir lain yang memiliki ancaman serupa.

"Kunjungan dan perhatian terhadap Kuala Selat ini sangat penting karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang benar-benar membutuhkan perhatian. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik dan membuktikan penanganannya secara efektif, Kuala Selat dapat menjadi model untuk penyelesaian persoalan beberapa desa lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir," ujar Syahrial Abdi. (Bil)