Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!

“Pemerintah Pusat menyiapakan Rp 122 miliar untuk memoles arena Pacu Jalur Tepian Narosa menjadi gelanggang bertaraf internasional. Syarat mutlaknya hanya satu: Pemprov Riau harus sukses meloloskan kawasan tersebut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN)”.

Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM– Anggaran fantastis sebesar Rp 122 miliar dari pemerintah pusat sudah siap disalurkan untuk memoles Tepian Narosa, arena utama Festival Pacu Jalur di Teluk Kuantan. Namun, kucuran dana segar tersebut membutuhkan satu syarat mutlak: kawasan arena pacu tersebut harus terlebih dahulu resmi ditetapkan sebagai Kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Persyaratan ketat dari pusat tersebut diungkapkan langsung oleh Plt Bupati Kuantan Singingi, H Mukhlisin. Momen penyampaiannya dinilai sangat strategis, yakni di hadapan Plt Gubernur Riau SF Haryanto saat seremoni pembukaan Festival Pacu Jalur, Rabu (19/8/2026).

"Tapi harus ditetapkan dulu sebagai PSN," tegas Mukhlisin di atas panggung.

Pernyataan tersebut bukan sekadar laporan rutin, melainkan sebuah gertak diplomasi publik. Mukhlisin memanfaatkan panggung utama untuk melempar umpan manis sekaligus menaruh beban pengawalan regulasi ke pundak Pemerintah Provinsi Riau.

Mendengar permintaan terbuka tersebut, Plt Gubernur Riau SF Haryanto memberikan respons positif. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti usulan Pemkab Kuansing dan berkoordinasi dengan kementerian teknis di Jakarta agar penetapan status PSN bisa segera dipercepat.

"Pemerintah Provinsi Riau siap menyokong dan menyambung aspirasi ini ke pemerintah pusat. Pacu Jalur ini bukan hanya milik Kuansing, tetapi warisan budaya bangsa yang sudah mendunia. Kita akan bantu kawal proses pengusulan kawasan Tepian Narosa ini agar syarat PSN dapat dipenuhi dan anggaran dari pusat benar-benar terealisasi," ujar SF Haryanto memberikan kepastian di sela-sela acara.

Kabar alokasi dana Rp 122 miliar dan dukungan Pemprov Riau ini langsung memantik respons hangat dari masyarakat Kuantan Singingi. Warga yang memadati bantaran Sungai Kuantan menyambut baik peluang peremajaan Tepian Narosa, namun mereka menuntut komitmen nyata agar pengurusan izin PSN tidak berbelit-belit.

"Kami tentu senang dengar angka ratusan miliar itu. Tapi rakyat tak butuh angka di panggung, yang kami butuh bukti fisik di gelanggang. Pemprov Riau harus betul-betul kawal ke Jakarta, jangan sampai bola panas ini mati di tengah jalan hanya karena urusan surat-menyurat," ujar Arman (42), salah seorang warga Kuansing yang ditemui di lokasi acara.

Warga berharap jika status PSN terwujud, penataan tidak hanya berfokus pada tribun penonton, tetapi juga akses fasilitas umum dan kenyamanan para penonton lokal maupun wisatawan mancanegara yang saban tahun memadati Tepian Narosa.

Alokasi dana sebesar Rp 122 miliar rencananya dialokasikan untuk meremajakan fasilitas gelanggang legendaris tersebut. Mulai dari pembangunan tribun penonton yang lebih representatif, penataan bantaran Sungai Kuantan, hingga penyediaan fasilitas pendukung pariwisata bertaraf internasional.

Meski pusat telah memberi sinyal hijau, Pemkab Kuansing tidak memiliki kewenangan langsung untuk menetapkan status PSN ke kementerian terkait. Bola kepemimpinan dan pengawalan kini berada di tangan Pemprov Riau.

Tanpa komitmen kuat dari Pemprov Riau untuk mengawal usulan ini ke Jakarta, status PSN berisiko terganjal prosedur tata ruang dan administrasi. Dampaknya, alokasi anggaran ratusan miliar tersebut terancam batal dicairkan.

Syarat PSN yang diajukan pusat pada dasarnya merupakan ujian keseriusan bagi daerah. Status PSN berfungsi sebagai fasilitas percepatan izin dan pembebasan lahan, mengingat proyek infrastruktur di bantaran sungai rawan terbentur regulasi tata ruang dan AMDAL.

Pengawalan berkas usulan hingga ke meja Menko Perekonomian di Jakarta menjadi penentu utama apakah anggaran Rp 122 miliar tersebut dapat terealisasi atau menguap kembali ke kas negara.

Pacu Jalur merupakan tradisi turun-temurun dengan daya tarik budaya yang telah dikenal luas. Kesigapan jajaran birokrasi dalam mengamankan status PSN ini menjadi kunci utama agar potensi revitalisasi Tepian Narosa tidak terhenti di tingkat wacana. (***)