BPS Riau Minta Dukungan Pemprov Tembus Perumahan Elit dan Pendataan ASN

RIAUIN.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menghadapi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, mulai dari penolakan di perumahan elit hingga sulitnya menemui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sibuk bekerja.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Kepala BPS Riau Asep Riyadi menemui Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Pekanbaru, Kamis (13/8/2026). Dalam pertemuan itu, BPS meminta dukungan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau agar target pendataan dapat rampung sebelum batas akhir pada 31 Agustus 2026.

“Kami berharap ada surat dari Pemprov Riau untuk diteruskan ke pemerintah daerah, agar akses petugas Sensus Ekonomi dapat masuk ke perumahan elit tersebut,” ujar Asep Riyadi di hadapan Sekda dan jajaran pejabat Pemprov Riau.

Asep menjelaskan bahwa selain kendala di kawasan hunian mewah dan penolakan dari pihak perusahaan, pendataan terhadap kalangan ASN di lingkungan Pemprov Riau juga belum maksimal. Faktor jam kerja yang padat dari pagi hingga sore hari menjadi alasan utama para petugas kesulitan menemui ASN di kediaman mereka.

“Sebagai penanggung jawab Sensus Ekonomi di Riau, kami melaporkan perkembangan yang telah dilaksanakan serta permasalahan di lapangan agar dapat disempurnakan menjelang 31 Agustus,” tutur Asep.

Selain hambatan akses dan waktu, BPS Riau masih menemukan adanya salah persepsi di tengah masyarakat mengenai tujuan Sensus Ekonomi. Hal ini menyebabkan sebagian warga enggan menerima kedatangan petugas.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, yang didampingi oleh Kepala BKD Budi Fakhri, Kepala Kesbangpol Boby Rachmat, Kepala Biro Tatapem Jhon Armedi Pinem, serta Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi, menyerap aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan penguatan akses pendataan di daerah.

Asep menegaskan pentingnya kelancaran proses pendataan ini mengingat data Sensus Ekonomi menjadi pijakan utama perencanaan pembangunan daerah, mencakup pemetaan skala usaha mikro, kecil, menengah, hingga industri besar.

“Harapan kami, dengan adanya dukungan Pemprov dan Pemda, seluruh segmen—baik rumah tangga, perusahaan, maupun ASN—dapat terdata secara lengkap dan akurat,” kata Asep menandaskan.

BPS Riau mengimbau seluruh masyarakat, pengelola perumahan, dan pimpinan perusahaan untuk membukakan pintu serta memberikan data yang akurat kepada petugas resmi yang telah dilengkapi tanda pengenal. (Bil)