Komisi III DPRD Bengkalis Desak Solusi Distribusi BBM Bersubsidi ke Dinas ESDM Riau

RIAUIN.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis meminta Pemerintah Provinsi Riau segera membenahi persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang masih dikeluhkan masyarakat di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Permintaan itu disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Jumat (26/6/2026).

Rombongan DPRD Bengkalis dipimpin Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H Misno, Ketua Komisi III Yong Sanusi SH MH, Wakil Ketua Komisi III Sahat Marganda Tobing serta anggota Fakhtiar Qadri S Sos MAP dan Sri Mazoli. Kedatangan mereka diterima Kepala Dinas ESDM Riau Ismon Diando Simatupang ST MT, Sekretaris Dinas ESDM Sakinah SSTP MSi beserta jajaran.

Hendrik mengatakan antrean kendaraan di sejumlah SPBU Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Keterbatasan SPBU ditambah larangan penjualan BBM secara eceran membuat warga yang tinggal jauh dari SPBU semakin kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.

"Kami menerima banyak aspirasi masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi ini harus segera dicarikan solusi karena sudah mengganggu aktivitas masyarakat," katanya.

H Misno menilai persoalan tersebut bukan disebabkan minimnya kuota Pertalite maupun solar bersubsidi. Menurutnya, akar persoalan berada pada sistem distribusi dan lemahnya pengawasan sehingga antrean panjang terus terjadi.

Karena itu, Misno mengusulkan pembentukan satuan tugas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Satgas tersebut diharapkan mampu menindak SPBU yang melanggar aturan sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.

Yong Sanusi menyoroti pengaturan jadwal penyaluran BBM di sejumlah SPBU yang dinilai justru memperpanjang antrean, terutama bagi nelayan dan petani. Dia meminta BBM yang tersedia segera disalurkan tanpa pembatasan waktu yang tidak diperlukan.

Selain meminta pengawasan SPBU diperketat dan SOP antrean diperjelas, Yong Sanusi juga mendesak Dinas ESDM Provinsi Riau memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Rupat Utara dan Duri. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terus meningkat sementara kelangkaan BBM masih sering terjadi di daerah yang justru dikenal sebagai penghasil minyak.

Fakhtiar Qadri menilai persoalan utama berada pada distribusi BBM yang belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah yang jauh dari pusat kota. Pasokan BBM memang masuk setiap hari, namun masyarakat di sejumlah wilayah masih kesulitan mendapatkannya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap rantai distribusi, termasuk pengawasan terhadap subpenyalur. Dengan begitu, BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Sahat Marganda Tobing turut meminta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi diperketat agar penyalahgunaan dapat dicegah. Dia menilai distribusi yang tepat sasaran menjadi kunci untuk mengakhiri persoalan antrean yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diando Simatupang menjelaskan penetapan kuota BBM bersubsidi merupakan kewenangan BPH Migas. Meski begitu, Pemprov Riau siap mengawal usulan penambahan kuota untuk Kabupaten Bengkalis berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Ismon meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menyiapkan usulan resmi yang dilengkapi data pertumbuhan kendaraan, kebutuhan nelayan, serta sektor usaha masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar pengajuan penambahan kuota kepada pemerintah pusat.

Dalam pertemuan itu, Dinas ESDM juga memperkenalkan aplikasi Ekstar milik BPH Migas yang dapat dimanfaatkan masyarakat, nelayan, dan pelaku UMKM untuk memperoleh BBM bersubsidi sesuai mekanisme yang berlaku.

DPRD Bengkalis dan Dinas ESDM Provinsi Riau sepakat terus memperkuat koordinasi guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM bersubsidi. Dalam waktu dekat, Dinas ESDM akan menggelar rapat lanjutan bersama PT Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan instansi terkait untuk membahas langkah konkret penyelesaiannya. -inf