Redam Tensi Politik Riau, DPP Golkar Ambil Alih Kasus Parisman dan Indra Gunawan

RIAUIN.COM - Eskalasi perselisihan yang melibatkan dua politisi senior Partai Golkar di DPRD Riau, Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet, resmi dialihkan penanganannya ke tingkat pusat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengambil alih penuh penyelesaian konflik ini demi menjaga stabilitas politik partai di daerah.

Langkah penanganan secara vertikal ini diambil mengingat kedua pihak yang berseberangan berkedudukan sebagai anggota legislatif tingkat provinsi. Struktur pengurus di daerah dinilai tidak lagi memiliki kewenangan langsung untuk memutus perkara tersebut.

Ketua DPD I Partai Golkar Riau Yulisman mengonfirmasi bahwa seluruh berkas dan proses klarifikasi atas dinamika internal ini sepenuhnya ditangani oleh pengurus pusat di Jakarta.

"Sengketa ini sudah ditarik oleh DPP. Karena posisi kami di daerah sifatnya sejajar atau horizontal, maka penyelesaiannya menjadi ranah DPP secara vertikal," kata Yulisman di Pekanbaru, Sabtu (25/7/2026).

Yulisman menjelaskan, DPD I Partai Golkar Riau hanya memegang porsi penyelesaian jika ketegangan terjadi antaranggota fraksi di tingkat DPRD kabupaten atau kota. Namun, untuk tingkat provinsi, mekanisme partai mengharuskan struktur yang lebih tinggi turun tangan.

"Kecuali yang berselisih adalah anggota DPRD kabupaten atau kota, baru itu menjadi domain kami untuk menanganinya," ujar Yulisman.

Meskipun tensi di ruang publik sempat memanas pascainsiden di gedung DPRD Riau, Yulisman memastikan komunikasi antarpihak telah berjalan. Pertemuan awal telah dilakukan sebagai bagian dari tahapan pemeriksaan yang dirancang oleh tim penegak disiplin partai di tingkat pusat.

"Proses mediasi dan komunikasi sudah berjalan karena semuanya sedang diproses di DPP," tutur Yulisman.

Terkait potensi sanksi organisasi yang membayangi kedua kader senior tersebut, pengurus daerah menyatakan siap menghormati apa pun hasil kajian dari Jakarta. DPD I Partai Golkar Riau menolak memberikan spekulasi dan memilih pasif hingga ada ketetapan resmi dari ketua umum.

"Kami tidak dalam kapasitas mengintervensi keputusan DPP. Jika dipanggil untuk memberikan pandangan atau masukan, tentu kami siapkan. Saat ini kami hanya menunggu instruksi resmi dari pusat," ucap Yulisman. -Juh