Desak Tambahan Anggaran Pusat, Pemprov Riau Minta Komisi X DPR RI Perhatikan Kebutuhan Daerah

RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau secara terbuka meminta komitmen Komisi X DPR RI dan Badan Pusat Statistik untuk memperjuangkan porsi anggaran serta kebijakan yang lebih memihak kebutuhan daerah. Langkah ini dinilai mendesak agar berbagai program pembangunan di Bumi Lancang Kuning tidak sekadar mengandalkan APBD yang terbatas, melainkan mendapat sokongan penuh dari APBN.

Pernyataan tegas tersebut mengemuka saat gelaran makan malam bersama rombongan legislator Senayan dan jimpinan BPS di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu malam. Pemerintah daerah menilai momentum kunjungan kerja pusat ke wilayah Riau harus menghasilkan dampak konkret, terutama dalam pengalokasian dana pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan, hingga pariwisata.

Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur menegaskan bahwa potret kondisi lapangan yang telah disaksikan langsung oleh para legislator Senayan seyogianya menjadi dasar kuat dalam penyusunan prioritas anggaran nasional. Pemprov Riau berharap formulasi kebijakan di tingkat pusat tidak lagi disaratkan secara general, melainkan berbasis pada realita dinamis di daerah.

"Penguatan anggaran dari pusat adalah kunci agar perencanaan pembangunan di daerah berjalan optimal. Kami sangat berharap aspirasi yang diserap selama berada di Riau ini direalisasikan dalam bentuk dukungan dana yang konkret," ujar Zulkifli Syukur.

Ia menambahkan, intervensi anggaran dari pusat sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi program-program krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Riau. Tanpa adanya sinkronisasi pendanaan yang kuat antara pusat dan daerah, percepatan target pembangunan nasional di daerah kerap menemui kendala.

Merespons ketegasan Pemprov Riau, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap temuan dan masukan yang didapat dari Riau ke meja pembahasan anggaran di Jakarta. Menurutnya, catatan dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi mendalam pada fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI.

"Aspirasi dan realita lapangan di Riau ini memegang peranan penting. Kami ingin memastikan formulasi kebijakan serta pengalokasian anggaran nasional benar-benar menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah," kata Hetifah Sjaifudian.

Di sisi lain, Hetifah Sjaifudian juga menyoroti krusialnya keakuratan data BPS sebagai acuan penentuan kebijakan pendanaan tersebut. Ia mengimbau seluruh elemen di Riau untuk menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi 2026 agar data dasar penentuan anggaran nasional ke depan semakin presisi. (Bil)