IPR Riau Turun ke 10,5, BNPT Ingatkan Ancaman Radikalisme Kini Bergeser ke Ruang Digital

RIAUIN.COM– Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Provinsi Riau pada 2025 turun menjadi 10,5 dari 12,8 pada tahun sebelumnya. Meski menjadi capaian positif, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan ancaman radikalisme kini semakin bergeser ke ruang digital dengan menyasar generasi muda.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Provinsi Riau yang digelar BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Riau dalam rangka Kajian Senin-Kamis (KSK), Senin (20/7/2026), di Bogor. 

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen TNI Dr Sigit Karyadi SH MH mengatakan, penurunan IPR menunjukkan daya tangkal masyarakat Riau terhadap paham radikal semakin kuat. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh elemen bangsa lengah.

"Capaian positif ini diharapkan tidak membuat negara terlena atau lengah. Kewaspadaan nasional harus tetap ditingkatkan agar stabilitas keamanan tidak kecolongan," tegasnya.

Sigit menjelaskan, pola penyebaran paham radikal saat ini telah berubah dan lebih banyak memanfaatkan ruang digital. Media sosial, komunitas daring hingga platform gim menjadi sasaran penyebaran ideologi ekstremisme kepada generasi muda.

Karena itu, BNPT mendorong penguatan literasi digital, peningkatan pengawasan penggunaan internet bagi anak dan remaja, serta penguatan nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan toleransi dengan melibatkan keluarga, sekolah, tokoh agama, serta komunitas sebagai benteng utama pencegahan.

Hasil Survei IPR 2025 menunjukkan seluruh dimensi pengukuran di Riau, yakni pemahaman, sikap, dan tindakan, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan skor 10,5, Riau menjadi salah satu provinsi dengan tingkat potensi radikalisme yang relatif rendah di Pulau Sumatera dan hanya terpaut 0,1 poin dari rata-rata nasional yang berada di angka 10,4.

Peneliti FKPT Provinsi Riau Sri Wardani MKes menjelaskan, tren positif tersebut didukung karakteristik sosial masyarakat Riau yang masih menjadikan tokoh agama sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi keagamaan. Selain itu, tingginya komitmen orang tua dalam mengawasi penggunaan internet anak turut memperkuat daya tahan masyarakat terhadap paham radikal.

"Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Riau Tahun 2025 berada pada angka 10,5 dan secara umum mengalami tren penurunan yang positif pada ketiga dimensi dibandingkan tahun 2024," ujarnya.

Meski demikian, Sri Wardani mengingatkan tingginya penetrasi internet pada Generasi Z yang mencapai 98 persen menjadi tantangan baru. Menurutnya, narasi keagamaan yang moderat harus semakin diperkuat di ruang digital agar mampu mengimbangi tingginya konsumsi konten keagamaan melalui media sosial.

Sementara itu, narasumber nasional Lilik Purwandi SSi MSi menilai pekerjaan rumah terbesar Provinsi Riau masih berada pada dimensi sikap yang mencatat skor tertinggi, yakni 19,9 persen. Menurutnya, masyarakat belum tentu terpapar secara doktrinal, tetapi relatif mudah terbawa emosi ketika dihadapkan pada isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama maupun politik.

"Dimensi sikap mencatat angka tertinggi, yaitu 19,9 persen. Hal ini menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diturunkan melalui program intervensi," katanya.

Lilik menegaskan, penguatan ketahanan masyarakat perlu dilakukan melalui empat pilar utama, yakni penguatan kearifan lokal, pola asuh keluarga, wawasan kebangsaan, dan literasi digital. Masyarakat juga diharapkan semakin kritis dalam menyaring informasi sebelum membagikannya di ruang siber serta memperkuat moderasi beragama agar tidak mudah dipengaruhi narasi ekstremisme.

Melalui hasil survei tersebut, BNPT berharap Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data IPR sebagai dasar penyusunan program pencegahan yang lebih tepat sasaran. Data tersebut juga diharapkan mempercepat implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAD PE), sehingga tren penurunan IPR dapat terus dipertahankan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat Riau menghadapi ancaman radikalisme yang terus berkembang, terutama di ruang digital. -rls, juh